WinNetNews.com - Shobat Winnet, akhirnya Kementerian Perhubungan telah merampungkan payung hukum baru terkait eksistensi angkutan umum berbasis teknologi informasi.Aturan tersebut ditelurkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana pada Bab IV tertuang pembahasan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.Aturan ini sendiri sudah dapat dilihat di situs Dephub.go.id dan sudah diteken oleh Kepala Biro Hukum Kemenhub Sri Lestari Rahayu. Di atasnya terdapat kolom untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang siap ditandatangani.Berikut sejumlah pasal yang diatur Permenhub nomor 36 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi:BAB IVPENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASIBERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.(2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.(3) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang berbadan hukum Indonesia.(4) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.Pasal 41(1) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.(2) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.(3) Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:a.menetapkan tarif dan memungut bayaran;b.merekrut pengemudi;danc.menentukan besaran penghasilan pengemudi.(4) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:a.profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;b.memberikan akses monitoring operasional pelayanan;c.data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;d.data seluruh kendaraan dan pengemudi;e.layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.&#160;Pasal 42Dalam hal Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.Sementara untuk Pasal 21, 22 dan 23 berikut isinya:Pasal 21(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 22(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:a.Badan usaha milik negara;b.Badan usaha milik daerah;c.Perseroan terbatas; ataud.Koperasi.Pasal 23Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool); menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan. Sumber: DetikFoto: newsth

Shobat Winnet, akhirnya Kementerian Perhubungan telah merampungkan payung hukum baru terkait eksistensi angkutan umum berbasis teknologi informasi.Aturan terseb...

payung-hukum-moda-transportasi-berbasis-online-telah-rampung-ini-lho-peraturannya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22817.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22817.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22817.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22817.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22817.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22817.png

Payung Hukum Moda Transportasi Berbasis Online Telah Rampung, ini Lho Peraturannya!

WinNetNews.com - Lewat aplikasi teknologi, para penyewa mobil dimanjakan dengan beragam kemudahan. Pemesanan cukup dilakukan via telepon genggam. Pembayaran dengan tarif dasar dan tarif per kilometer ini pun tidak perlu tunai dan tanpa tip. Ongkos berkendaraan dibebankan pada kartu kredit si penyewa, dengan tanda terima pembayaran dikirim via surat elektronik alias e-mail.Kiat-kiat baru itulah yang membuat layanan transportasi mirip taksi ini berhasil mencuri hati para calon penumpang dalam waktu singkat. Akibatnya, para pengelola dan pengemudi taksi konvensional merasa terancam. Buntutnya, gelombang protes merebak di berbagai kota dunia, termasuk Jakarta.Uber adalah salah satu contoh terbaru bagaimana kemajuan aplikasi teknologi mengguncang bisnis dunia. Sejak hadir pada 2014, layanan jasa transportasi ini dengan cepat membiak di berbagai kota utama dunia, sekaligus memancing kontroversi.Duo Kalanick-CampPerusahaan pembuat aplikasi Uber didirikan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp pada 2009 di San Fransisco, Amerika Serikat. Dengan modal awal US$ 49 juta atau sekitar Rp 637 miliar, Uber kini telah merambah ke 300 kota di 57 negara. Tahun lalu, omzetnya sudah mencapai US$ 18,2 miliar atau sekitar Rp 237 triliun.Dengan kinerja sekinclong itu, tak mengherankan para investor pun seolah berebut menanamkan modalnya di Uber. Per Februari 2015, nilai investasi yang sudah berhasil diraihnya mencapai US$ 5,9 miliar. Dana itu berasal dari 43 investor, termasuk Lowercase Capital, Menlo Ventures, Goldman Sach, Google Ventures, Fidelity Investments, Wellington Management, dan BlackRock Inc.Menanggapi sukses yang diraihnya, pendiri dan CEO Uber, Travis Kalanick, bercerita bahwa pendirian Uber yang semula dikemas sebagai perusahaan life-style itu didasari oleh hasrat sederhana. ”Mulanya saya ingin ada aplikasi smartphone yang bisa membawa saya berkeliling San Francisco, layaknya orang kaya, dengan sopir pribadi dan mobil mewah,” ujarnya dalam sebuah wawancara.Untuk mewujudkan cita-citanya itulah, Kalanick kemudian mengembangkan model bisnis “sharing economy” dalam layanan jasa transportasi Uber. Melalui peningkatan kapasitas teknologi informasi, model bisnis ini berupaya memberdayakan individu dan korporasi, yang memungkinkan terjadinya distribusi dan pembagian keuntungan.<a href="https://www.winnetnews.com/post/inilah-untung-dan-rugi-keberadaan-layanan-transportasi-berbasis-aplikasi">Baca juga:&#160;Inilah Untung dan Rugi Keberadaan Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi</a>Gelombang KontroversiTak bisa disangkal, inovasi ini membuat tatanan bisnis layanan taksi konvensional terdesak. Di tengah keterancaman inilah, protes meledak di mana-mana. Pemerintah di berbagai negara pun kedodoran dan responsnya beragam: ada yang melarang, tapi ada pula yang tetap mengizinkan Uber beroperasi dengan sederet regulasi. Inilah reaksi yang muncul di berbagai negara itu: &#160;Amerika SerikatDemonstran mayoritas merupakan anggota San Francisco Taxi Workers Alliance, serikat pekerja lokal bagi para pengemudi taksi. Tuntutan mereka, Uber dikenakan aturan yang sama seperti taksi lainnya: asuransi pengemudi dan pengecekan latar belakang pengemudi.PrancisTerjadi penyerangan armada Uber oleh pengemudi taksi reguler di sekitar bandara Charles de Gaulle. Mereka merasa Uber diuntungkan peraturan karena tidak harus mengantongi lisensi yang biayanya bisa mencapai US$ 270 ribu.InggrisUber menghadapi salah satu sistem taksi yang paling berakar dan mahal di dunia. Protes datang dari pengemudi “Black Cab”, ikon taksi di sana. Menurut Licensed Taxi Driver Association (LTDA), dengan sistem biaya berdasarkan jarak, Uber tergolong sebagai taksi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sembarang mobil. Namun, otoritas Transport of London menolak klaim tersebut, karena menganggap tidak ada koneksi fisik antara mobil dan smartphone. Karena itu, Uber diperbolehkan beroperasi kembali.JermanPertengahan Agustus 2014, otoritas transportasi Berlin melarang Uber beroperasi. Jika melanggar, didenda US$ 34 ribu per pelanggaran. Uber dinilai tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum. Namun, karena Uber menggugat ke pengadilan Berlin, maka masih diperbolehkan beroperasi. Pengadilan Frankfurt juga melarang Uber beroperasi karena dinilai sebagai perusahaan tidak resmi. Uber diharuskan membayar izin pengemudi jenis taksi dan mendaftarkan perusahaannya. Kepala Uber di Jerman, Fabien Nestmann, mengatakan, perusahaannya akan membayar 100 euro-200 euro (Rp 1,5-3 juta) untuk melegalkan izin pengemudi taksinya.KorselSejak diluncurkan pada Agustus 2013, Uber dinilai mengancam pangsa pasar pengemudi taksi reguler dan dianggap tidak memberikan standar keamanan bagi penggunanya. Pemerintah Seoul tengah merancang aturan yang melarang Uber dan berencana membuat aplikasi sendiri yang mirip Uber sebagai penggantinya.AustraliaUber telah beroperasi di sejumlah kota di Australia, termasuk Sydney dan Melbourne. Namun, di kawasan Victoria, Taxi Service Commision (TSC) yang menjadi regulator layanan taksi, meminta Uber menghentikan operasinya dengan alasan pengemudi tidak mengikuti aturan akreditasi dan lisensi, sehingga berisiko bagi keselamatan penumpang.BelgiaUber telah dilarang beroperasi sejak April lalu, dengan ancaman denda US$ 12 ribu bagi para pengemudi. Ibukota dari Brussel ini dikenal memiliki peraturan yang rumit soal taksi. Sebanyak 700 pengemudi Uber diberitakan mengalami kekerasan fisik dari pengemudi taksi tradisional yang merasa pendapatannya terancam. Musim dingin 2014, pengadilan Brussel memutuskan bahwa UberPop ilegal dengan denda 10 ribu euro atau sekitar Rp 147 juta untuk setiap pelanggaran.KanadaUberX dinilai melanggar aturan soal izin mengemudi, jaminan keselamatan bagi penumpang, asuransi, pelatihan bagi pengemudi, dan pengecekan kendaraan. Di Ottawa polisi menangkap para sopir UberX yang tidak memiliki izin mengemudi. Di Vancouver, Uber menarik kembali layanan jasa UberBlack, layanan mewah mereka, dikarenakan adanya penerapan peraturan tarif dasar taksi US$ 75 atau Rp 1 juta per perjalanan, yang membuat tarif mereka harus jauh lebih mahal. Sementara, di Toronto, Mayor John Tory, mengatakan menerima aplikasi pemesanan kendaraan tersebut sebagai bagian dari fenomena teknologi sementara.&#160;BelandaKejaksaan membentuk tim investigasi kriminal untuk menyelidiki Uber sebagai perusahaan layanan taksi ilegal. Pada Desember lalu, pengadilan Belanda telah melarang UberPOP beroperasi, karena dinilai melanggar peraturan mengenai pengemudi komersial, dengan ancaman denda 100.000 euro (sekitar Rp 1,49 miliar). Kepolisian Belanda telah mendenda 23 pengemudi Uber senilai total 1.500 euro (Rp 22,3 juta) karena tak memiliki izin mengemudi.IndiaUber sempat dilarang beroperasi sementara setelah terjadi kasus pemerkosaan oleh pengemudi Uber terhadap penumpangnya. Pengemudi Uber pun, setelah itu dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap penumpangnya. Uber dinilai gagal untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pengemudinya dengan tingginya angka kekerasan seksual di transportasi umum. Untuk memperbaiki layanannya, Uber kemudian mengangkat Amit Jain, mantan Presiden situs perumahan berbasis US, menjadi General Manager perwakilan Uber di India, dan meluncurkan tanda bantuan di aplikasinya yang langsung dihubungkan ke kantor kepolisian setempat.JepangUber memasuki kawasan dengan peraturan yang kompleks dan kuno. Selain itu, kota-kota di Jepang telah memiliki sistem pemesanan taksi yang maju dan jumlah ketersediaan armada taksi yang besar (50 ribu taksi di kota Tokyo). Karena itu, Uber memilih untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai agen perjalanan dan bekerja sama dengan perusahaan taksi di Jepang. Operasi percobaan Uber di Fukuoka mendapatkan penentangan dari pemerintah karena tidak memiliki izin, sehingga dinyatakan sebagai perusahaan taksi ilegal.FilipinaSetelah setahun beroperasi, Uber kini menjadi bisnis yang legal. Departemen Transportasi Filipina telah melansir peraturan baru yang sesuai dengan klasifikasi Uber bernama Transportation Network Vehicle Service (TNVS). Peraturan ini mengatur jasa transportasi berbasis aplikasi. Syaratnya, setiap armada harus dilengkapi sistem GPS, umur armada tidak lebih dari tujuh tahun, serta pemerintah hanya memperbolehkan kendaraan jenis Asian Utility Vehicles (AUV), Sports Utility Vehicles (SUV), van dan armada lain yang serupa. David Plouffe, eksekutif Uber untuk Filipina, mengatakan bahwa negeri itu merupakan yang pertama di dunia yang membuat perundang-undangan nasional untuk mengatur ‘ridesharing’. Sekretaris Transportasi Filipina Joseph Emilio Abaya mengatakan, Uber tidak dilihat sebagai ancaman bagi industri taksi konvensional, tetapi justru merupakan alternatif pelayanan jasa transportasi yang lebih modern dan inovatif.RusiaPasar taksi telah dikuasai terlebih dulu oleh aplikasi Yandex Taxi, milik pengusaha Rusia, yang menyediakan pelayanan jasa pemesanan taksi secara online. Aplikasi ini menunjukkan armada taksi terdekat dari posisi pengguna dengan tidak membedakan perusahaan taksinya, sehingga pengguna mampu dengan mudah mendapatkan taksi. Kurang lebih ada 200 perusahaan taksi berbeda dengan total 10 ribu armada yang terhubung dengan aplikasi ini dan dapat digunakan kapan saja. Meski begitu, Uber tetap berusaha menjajaki pasar Rusia dengan 50 armadanya, di tengah tuntutan pemerintah kepada Uber untuk mendaftarkan pengemudinya guna mendapatkan izin mengemudi taksi.SpanyolUber telah berhenti beroperasi terhitung sejak Desember 2014, setelah asosiasi pengemudi taksi di Madrid (Madrid Taxi Association) melayangkan protes ke pengadilan. Hakim saat itu mengharuskan Uber berhenti beroperasi dan memerintahkan perusahaan telekomunikasi Madrid menutup koneksi online ke Uber.com, termasuk koneksi ke aplikasi Uber. Uber kemudian mengubah bisnisnya menjadi layanan jasa pengantaran makanan dan barang dengan meluncurkan UberEATS, dua bulan setelah berhenti beroperasi.TaiwanLebih dari 1.200 pengemudi taksi melakukan aksi demonstrasi selama tiga jam di area kota Taipei, memprotes aplikasi Uber pada Juli 2014. Menteri Transportasi dan Komunikasi Taiwan pada 18 dan 19 Desember lalu mengatakan bahwa Uber melanggar hukum jalan di Taiwan, karena beroperasi secara ilegal tanpa izin jasa transportasi. Sampai 29 Januari 2015, Direktorat Jenderal Jalan (DGH) telah mendenda pengemudi Uber senilai total 23,15 juta dolar Taiwan (sekitar Rp 9,9 miliar).ThailandDepartemen Transportasi telah memerintahkan Uber Technologies Corp. untuk menghentikan operasi taksi dengan kendaraan pribadi yang dipesan melalui smartphone. Selain Uber, aplikasi GrabTaxi dari Singapura dan EasyTaxi dari Brasil beroperasi di Thailand. Meski begitu, Direktor Jenderal Teerapong Rodprasert mengatakan bahwa EasyTaxi dan GrabTaxi menggunakan armada taksi yang terdaftar dengan plat kuning atau hijau, sedangkan Uber menggunakan kendaraan berplat hitam sehingga melanggar peraturan penggunaan kendaraan. Pengemudi yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan komersil akan didenda sebesar 2.000 baht atau sekitar Rp 787 ribu.Dilansir dari: katadataFoto: madamekoverage&#160;

Lewat aplikasi teknologi, para penyewa mobil dimanjakan dengan beragam kemudahan. Pemesanan cukup dilakukan via telepon genggam. Pembayaran dengan tarif dasar d...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20100.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20100.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20100.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20100.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20100.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20100.jpg

Kontroversi Uber Taksi di 16 Negara

WinNetNews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan operasional Grab dan Uber taksi tetap dapat berlanjut dengan sejumlah syarat.Pengelola Grab dan Uber taksi tidak boleh menjalin kerja sama dengan perorangan terkait operasional transportasi berbasis online tersebut.Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, Ismail Cawidu, mengatakan pengelola Grab dan Uber taksi hanya diperbolehkan menjalin kerja sama dengan BUMN, BUMD atau pihak lain yang berbadan hukum.Keputusan tersebut disepakati sebagai solusi bersama atas tuntutan penutupan aplikasi dan kebutuhan transportasi masyarakat."Grab dan Uber hanya boleh bekerja sama dengan perusahaan yang berbadan hukum sesuai syarat undang-undang. Salah satu lembaga yang boleh dipilih adalah koperasi. Nantinya hal ini akan dijadikan salah satu syarat untuk mengajukan izin usaha transportasi Grab dan Uber taksi," jelas Ismail kepada Republika di Jakarta, Rabu (16/3).&#160;Karena itu, pihaknya tengah mendorong percepatan sistem perizinan usaha dua aplikasi tersebut dengan Kementerian koperasi. Menurut Ismail, pemilik usaha kedua aplikasi tersebut sudah cukup lama mengajukan izin."Kira dorong agar sistem izin melalui Kementerian Koperasi segera bisa diberlakukan. Jika sudah ada sistem tersebut, diharapkan persoalan perizinan Grab dan Uber teratasi. Hingga saat ini langkah itu menjadi satu-satunya solusi," tegas Ismail.Sebelumnya, pada Selasa (15/3) Menkominfo Rudiantara menyatakan akan memberikan beberapa regulasi transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemenkominfo menegaskan tidak melakukan blokir terhadap aplikasi Grab dan Uber taksi.Sumber: Republika

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan operasional Grab dan Uber taksi tetap dapat berlanjut dengan sejumlah syarat.Pengelola Grab dan Uber taksi tid...

grab-uber-taksi-tak-boleh-pakai-mobil-perorangan-tanpa-badan-usaha

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19672.jpg

Grab & Uber Taksi Tak Boleh Pakai Mobil Perorangan Tanpa Badan Usaha

WinNetNews.com - Tekanan dari pelaku bisnis transportasi umum reguler di Jakarta atas eksistensi transportasi umum berbasis online terus mengeras. Akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, pengelola transportasi berbasis online juga harus mengurus ijin operasional, kalau tidak ingin dikandangkan."Angkutan berbasis aplikasi online harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu dengan cara mengurus perizinannya di Jakarta. Jadi, harus ikut aturan kami," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.Sejak Senin pagi ini, gelombang demonstrasi masif pengemudi taksi hingga bajaj dan ojek konvensional memblok arus lalu-lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana Balai Kota Jakarta berada. Di situlah Ahok berkantor.Beberapa bulan lalu, Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, juga menegaskan hal sama namun Istana Kepresidenan bersikap berbeda. Istana Kepresidenan berpendapat, aturan yang ada "harus selaras" dengan geliat ekonomi kreatif.Kini, Ahok --yang ramai dibicarakan menjadi calon kuat di posisinya lagi melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jaya pada 2017 nanti-- berpendapat, dengan mengantongi izin operasional, maka para pengusaha angkutan umum lain yang ada di ibukota tidak akan merasa dirugikan."Kami bukannya mau melarang transportasi online itu. Lagi pula, sekarang kan memang sudah zaman teknologi. Tapi, harus tetap ada izin untuk pengoperasiannya supaya tidak merugikan pengusaha angkutan umum lain," ujar Ahok.&#160;Oleh karena itu, dia pun meminta agar sejumlah layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti GrabCar dan Uber, dan lain-lain segera mengurus izin operasional sekaligus memasang logo pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang."Seperti di Singapura saja, ada juga Grab Taxi dan Uber Taxi. Tapi taksi maupun mobilnya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Jadi, masuk kategori angkutan. Di Jakarta juga harus seperti itu," tutur Ahok.Lebih lanjut, dia juga meminta kepada pengelola transportasi berbasis aplikasi online agar melengkapi surat-surat administrasi, yakni uji kir, pembentukan perusahaan dengan izin dari BKPM dan pendaftaran NPWP.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/ahok-akui-taksi-berbasis-aplikasi-belum-memenuhi-aturan">Ahok Akui Taksi Berbasis Aplikasi Belum Memenuhi Aturan</a>"Kalau sudah terdaftar dan lengkap semua surat-surat izin operasionalnya, tentu saja pengelola transportasi online itu juga harus membayar pajak kepada kami. Memang begitu aturannya," ungkap Ahok.Dia menambahkan, apabila para pemilik layanan transportasi online tidak segera mengurus perizinan, maka pihaknya akan terus menangkap dan mengandangkan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang.Sumber: AntaraFoto: Liputan 6

Tekanan dari pelaku bisnis transportasi umum reguler di Jakarta atas eksistensi transportasi umum berbasis online terus mengeras. Akhirnya pemerintah Provinsi D...

transportasi-online-boleh-beroperasi-asal-bayar-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19393.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19393.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19393.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19393.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19393.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19393.jpg

UBER TAKSI

Payung Hukum Moda Transportasi Berbasis Online Telah Rampung, ini Lho Peraturannya!

Latest News

Payung Hukum Moda Transportasi Berbasis Online Telah Rampung, ini Lho Peraturannya!

Kontroversi Uber Taksi di 16 Negara

Grab & Uber Taksi Tak Boleh Pakai Mobil Perorangan Tanpa Badan Usaha

Transportasi Online Boleh Beroperasi Asal Bayar Pajak