WinNetNews.com - Rapat gabungan MPR dengan perwakilan DPD yang membahas penambahan 3 pimpinan MPR diwarnai protes dari F-PPP MPR. Ketua F-PPP MPR Arwani Thomafi menyebut ada yang salah terkait alokasi tambahan kursi.&nbsp;

Arwani memprotes soal alokasi kursi pimpinan MPR tambahan untuk PKB. Di Pasal 427a UU MD3, Arwani menyebut jelas bahwa kursi tersebut diberikan kepada parpol pemilik suara terbanyak, bukan kursi terbanyak. Jika merujuk pada pasal itu, Arwani menegaskan PKB tak mendapat jatah tersebut.&nbsp;

&quot;Di situ disebutkan diberikan kepada partai suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014. Nomor 1, 3, 6,&quot; kata Arwani dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).&nbsp;

&quot;Data KPU, suara terbanyak pertama PDIP, kedua Golkar, ketiga Gerindra, keempat PD, kelima PKB, keenam PAN, dan selanjutnya NasDem. NasDem dengan PPP banyakan NasDem, tapi kursinya banyakan PPP,&quot; imbuh Arwani.&nbsp;

Arwani menegaskan frasa &#39;suara dan kursi berbeda&#39;. Dia pun menyatakan keheranannya mengapa PKB masih mendapat satu jatah dari 3 tambahan kursi pimpinan MPR itu.&nbsp;

&quot;Penulisan pasal ini tidak tepat. Ada hal tergesa-gesa penyusunan kemarin, ada hal dilupakan,&quot; katanya.&nbsp;

Arwani menyarankan MPR memanggil pakar terlebih dahulu mengenai protes mereka itu. (detikcom)

Rapat gabungan MPR dengan perwakilan DPD yang membahas penambahan 3 pimpinan MPR diwarnai protes dari F-PPP MPR. Ketua F-PPP MPR Arwani Thomafi menyebut ada yan...

ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ppp-protes-soal-alokasi-kursi-pimpinan-mpr-untuk-pkb.jpg

PPP Protes Soal Alokasi Kursi Pimpinan MPR untuk PKB

WinNetNews.com - MPR sepakat segera melantik tiga pimpinan baru tambahan hasil revisi UU MD3. 3 Nama pimpinan MPR baru, yaitu Ahmad Basarah (PDIP), Muhaimin Iskandar aliad Cak Imin (PKB) dan Ahmad Muzani (Gerindra).&nbsp;

&quot;Tanggal 26 Maret 2018. Nanti tolong Kesetjenan pukul 10.00 WIB atau pukul 13.00 WIB mana yang baik,&quot; ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rapat gabungan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Keputusan pelantikan itu diambil dalam rapat gabungan MPR bersama perwakilan DPD. Dalam rapat itu, hadir semua pimpinan MPR.&nbsp;

Dalam prosesnya, PPP mengajukan keberatan alokasi kursi pimpinan MPR untuk PKB. Mereka tak mau bertanggung jawab terkait penambahan pimpinan MPR itu.&nbsp;

&quot;PPP tidak bertanggung jawab,&quot; kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi. (detikcom) 
&nbsp;

MPR sepakat segera melantik tiga pimpinan baru tambahan hasil revisi UU MD3. 3 Nama pimpinan MPR baru, yaitu Ahmad Basarah (PDIP), Muhaimin Iskandar aliad Cak I...

mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mpr-akan-lantik-3-pimpinan-baru-sesuai-uu-md3.jpg

MPR Akan Lantik 3 Pimpinan Baru Sesuai UU MD3

WinNetNews.com - Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) berlaku secara efektif mulai hari ini. Untuk penomoran UU tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

DPR sudah menjadwalkan pelantikan pimpinan tambahan dari Fraksi PDIP pada Selasa 20 Maret 2018. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan mengirim surat ke fraksi PDI Perjuangan guna mengirimkan nama calon yang akan dilantik.

&quot;Maka kami akan menunggu siapa yang akan dikirim oleh PDI Perjuangan untuk mengisi kursi yang kosong di Wakil Ketua DPR RI,&quot; kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Penambahan satu pimpinan DPR merupakan bagian dari amanat UU MD3 yang baru. Dengan begitu, pimpinan di DPR akan berjumlah enam orang.

Pengesahan UU MD3 sendiri sempat mengalami tarik ulur di eksekutif. Presiden Jokowi menolak menandatanganinya.

Ia sadar UU MD3 menuai banyak kecaman dari masyarakat. &quot;&quot;Kenapa saya tidak tanda tangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,&quot; ucap Jokowi.

Namun, berdasarkan aturan, undang-undang otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan di Paripurna DPR, meski presiden tidak membubuhkan tanda tangan.

Bamsoet mengatakan sebenarnya preseden itu bukan kali pertama suatu undang-undang tidak ditandatangani presiden. Saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hal serupa juga terjadi di beberapa undang-undang.

Bamsoet meminta masyarakat yang keberatan dengan UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. &quot;Semua peristiwa pasti kita ambil pelajarannya,&quot; jelas Bamsoet. (liputan6com)

Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) berlaku secara efektif mulai hari ini. Untuk penomoran UU tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ha...

dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dpr-akan-lantik-pimpinan-dari-pdip-pekan-depan.jpg

DPR Akan Lantik Pimpinan dari PDIP Pekan Depan

WinNetNews.com - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.&nbsp;

Dengan kata lain, UU ini mulai berlaku sejak hari ini meski Presiden Joko Widodo&nbsp;tak membubuhi tanda tangannya. UU MD3 ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari lalu.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, juga mengamini hal tersebut. Menurut Feri, UU MD3 sah sebagai UU sejak Rabu ini dan pemerintah wajib membereskan masalah administrasi UU tersebut.

&quot;Bahwa sudah ada konstitusi yang mengatur yang menyatakan 30 hari tanpa ditandatangani presiden pun, suatu UU tetap sah,&quot; ucap Feri saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (14/3/2018).

Feri mengatakan, Kemenkumham juga wajib mengurus penomoran UU meski tak ada tanda tangan dari presiden. Hal itu juga sudah diatur dalam UU No 12/2011.

&quot;Sudah wajib bagi Kemenkumham untuk mengatur administrasi UU MD3 ini,&quot; ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pasca-disahkannya UU MD3, Presiden Jokowi enggan menandatangani UU tersebut. Jokowi memandang UU MD3 yang telah direvisi menimbulkan keresahan.

&quot;Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk,&quot; kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) lalu.

Jokowi pun mengimbau masyarakat yang tidak setuju dengan pasal di UU tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi.

&quot;Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review,&quot; ujarnya. (detikcom) 
&nbsp;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh...

walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-tanpa-tanda-tangan-presiden-uu-md3-tetap-sah.jpg

Walau Tanpa Tanda Tangan Presiden, UU MD3 Tetap Sah

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani UU MD3 yang telah disahkan DPR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut hal itu hak presiden.

&quot;Itu memang dia berhak menandatangani atau tidak menandatangani,&quot; kata Mahfud di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (26/2/2018).

Mahfud menganggap Jokowi punya pertimbangan politik hingga membuatnya belum menandatangani UU MD3. Ia menyebut Jokowi bisa saja membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU MD3.

&quot;Ya terserah sajalah itu kan perhitungan politik Pak Jokowi. Meskipun sebenarnya kalau mau mendukung gerakan rakyat untuk menggugat itu ke MK, ya mungkin agak, agak ya, agak kurang pas. Karena kalau dia memang mendukung itu dia punya wewenang untuk tidak, apalagi Presiden tidak boleh mengajukan judicial review,&quot; ujarnya.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan Presiden Jokowi punya wewenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

&quot;Dia punya wewenang untuk membuat Perppu. Selama ini sudah banyak kok Perppu, sudah ratusan sejak zaman Bung Karno kan nggak apa-apa. Nggak dipersoalkan alasannya Perppu itu. Disetujui atau tidak, kalau tidak disetujui bukan berarti Perppu-nya batal, harus dicabut dengan undang-undang gitu,&quot; sambung Mahfud.

Soal pasal imunitas dalam UU MD3, Mahfud mengaku sependapat dengan banyak orang. Menurutnya hal itu berlebihan.

&quot;Ya, sudah saya katakan. Saya sama dengan pendapat banyak orang, itu berlebihan, gitu saja,&quot; ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menilai UU MD3 yang telah direvisi menimbulkan keresahan. Hal itu membuat dia masih urung menandatanganinya.

&quot;Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat,&quot; kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) lalu.

Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut UU MD3 akan otomatis berlaku, sekalipun Jokowi tak mau menandatangani. Aturan itu tertuang dalam Pasal 73 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu juga diatur dalam UUD 1945.

&quot;Kita menghargai keputusan apapun yang akan diambil oleh Presiden. Tapi yang pasti, UU kita mengatur manakala Presiden tidak tanda tangan, maka dalam waktu 30 hari UU itu berlaku dan mengikat,&quot; kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2) kemarin. (detikcom) 
&nbsp;

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani UU MD3 yang telah disahkan DPR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut hal itu hak presiden...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-belum-tanda-tangani-uu-md3.jpg

Jokowi Belum Tanda Tangani UU MD3

WinNetNews.com - Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belum tergerak untuk membubuhkan tanda tangannya agar sah dan wajib diundangkan.&nbsp;

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut ada dua kemungkinan kenapa hal itu terjadi. Pertama, adanya reaksi penolakan dari masyarakat atas beberapa pasal yang dinilai berlebihan dan mengancam kebebasan.

Penyebab kedua karena tidak ada koordinasi. Saat menteri terkait menyetujui pembahasan sebuah pasal di DPR tak ada koordinasi dengan Presiden. Hal ini terungkap dari pengakuan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bahwa dirinya tak sempat melaporkan pasal-pasal kontroversial selama pembahasan bersama DPR.

Tapi Refly melihat penyebab pertama yang paling mungkin terjadi. &quot;Kadang-kadang karena materi terkait DPR, barangkali pemerintah loss loss saja. Tapi kemudian ketika ada reaksi negatif dari masyarakat Presiden bersikap,&quot; kata Refly saat dihubungi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Lalu, apa pengaruhnya jika UU tersebut tak ditandatangani oleh Presiden?

Menurut Refly secara yuridis tak ada pengaruhnya karena Pasal 73 Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, ketika sebuah RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak disahkan di DPR, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.&nbsp;

Namun secara politis, bila UU MD3 diajukan judicial review, Mahkamah Konstitusi akan dengan mudah membatalkan pasal-pasal yang diuji materikan. &quot;Sehingga Presiden tak perlu defense, hakim lebih mudah untuk memutuskan,&quot; kata Refly.&nbsp;

Seperti diketahui UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018 lalu. Setelah disahkan oleh DPR, UU MD3 diajukan ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi UU untuk diundangkan.&nbsp;

Sebelum DPR mengesahkan, berbagai elemen masyarakat sebetulnya sudah memprotes dan meminta agar pengeasahan UU ditunda. Tapi yang terjadi DPR justru mempercepat sehari pengesahan dari jadwal yang ditentukan.

Pasal yang dikritik dan ditolak masyarakat antara lain tentang pemberian imunitas berlebihan kepada anggota DPR yang terlibat suatu tindak pidana, kewenangan DPR untuk memenjarakan siapa saja yang tak memenuhi panggilannya, dan kewenangan untuk memidanakan siapa yang saja yang dianggap mencemarkan nama baik dan kehormatan anggota Dewan. (detikcom) 
&nbsp;

Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belu...

walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

Walau Presiden Tidak Tandatangan, RUU MD3 Bisa Sah Jadi UU

WinNetNews.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memakai hitam-hitam saat menutup masa persidangan III DPR Tahun Sidang 2017-2018. Bamsoet, sapaan akrabnya, mengenakan setelan itu lantaran mengaku berkabung.&nbsp;

Bamsoet mengaku sedih terhadap kondisi DPR saat ini setelah meresmikan UU MD3 yang isi pasalnya dianggap kontroversial. Bamsoet menyebut DPR sebenarnya tidak ingin menimbulkan polemik.&nbsp;

&quot;Saya pakai baju hitam karena berkabung. Ketika kita membuka diri transparansi pada publik, kita dituding membunuh demokrasi dan antikritik,&quot; kata Bamsoet dalam sambutan pidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).&nbsp;

Bamsoet lalu menyampaikan judul pidatonya. Judul pidato itu menggambarkan DPR yang butuh kritik.&nbsp;

Saat menyebut judul pidatonya, tampil sebuah tulisan hitam besar di proyektor paripurna. Bunyinya, &#39;Kami Butuh Kritik&#39;.

&quot;Pidato saya, saya beri judul &#39;Kami Butuh Kritik&#39;,&quot; ujar Bamsoet. (detikcom) 
&nbsp;

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memakai hitam-hitam saat menutup masa persidangan III DPR Tahun Sidang 2017-2018. Bamsoet, sapaan akrabnya, mengenakan setelan itu...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ketua-dpr-kami-butuh-kritik.jpg

Ketua DPR: Kami Butuh Kritik

WinNetNews.com - Komisi III DPR mencecar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataannya di media soal UU MD3. Syarif mengatakan UU MD3 inkonstitusional.&nbsp;

Adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, dan anggota Fraksi PAN Muslim Ayub yang meminta penjelasan Syarif. Syarif menjawabnya.&nbsp;

&quot;Marilah kita menundukkan kepala, menutup mata, bertanya ke hati kita paling dalam dan itulah yang saya akan jawab. Pertama, setelah saya tafakur, menanya hati saya paling dalam apakah norma baru UU MD3 Pak Muslim katakan ada di UUD hak imunitas betul, Pak. Tapi itu hak imunitas menjalankan tugasnya,&quot; jawab Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurut Syarif, DPR harus mengedepankan prinsip asas persamaan setiap orang di mata hukum. Untuk diketahui, pernyataan Syarif soal UU MD3 ialah terkait Pasal 245 tentang pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum.&nbsp;

&quot;Equality before the law (persamaan di hadapan hukum), prinsip yang tak bisa tak kita hormati. Kenapa saya berkomentar itu? Karena ditanyakan berhubungan kewenangan KPK. Penyelidikan dan penyidikan tetap saja KPK berpedoman UU KPK dan KUHAP yang KPK tak perlu izin karena itu tindak pidana korupsi,&quot; kata Syarif.&nbsp;

Syarif mengaku siap keluar ruangan rapat andai pernyataannya bikin anggota DPR tak nyaman. Bahkan, dia siap mundur dari kursi pimpinan KPK.&nbsp;

&quot;Kalau tak diterima, saya rela keluar ruangan yang mulia ini, bukan keluar ruangan, KPK juga rela,&quot; kata Syarif. (detikcom)

Komisi III DPR mencecar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataannya di media soal UU MD3. Syarif mengatakan UU MD3 inkonstitusional. Adalah anggot...

laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

Laode M Syarif: Siap Mundur dari Kursi Pimpinan KPK

WinNetNews.com - Ketua Departemen Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru menegaskan surat pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR harus segera diproses. PKS menegaskan pembahasan surat yang diajukan DPP PKS itu tak perlu menunggu proses hukum."Gugatan yang diajukan Fahri Hamzah ke PN Jaksel itu KUHPerdata bukan UU Parpol dan UU MD3. Jadi surat DPP PKS bisa langsung diproses," ujar Zainudin saat dihubungi Rabu (6/4/2016) malam.Zainudin menjelaskan, Fahri menggugat DPP PKS karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemecatan Fahri secara sepihak. Gugatan ini ditegaskan Zainudin tidak ada kaitannya dengan UU Parpol yang mengharuskan agar adanya putusan hukum berkekuatan tetap dalam pengambilan keputusan di dewan."Yang digugat Fahri masalah perbuatan melawan hukum, nggak ada kaitan dengan parpol. Jadi keliru kalau ada anggapan surat kami baru diproses setelah ada putusan hukum atas gugatan," sambungnya.Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan surat penggantian Fahri sebagai pimpinan DPR yang digantikan Ledia Hanifa, tak bisa langsung dilaksanakan."Kalau masuk ranah hukum, harus tunggu. Tidak bisa serta merta penggantian. Tidak bisa ditindaklanjuti selama masih ada proses hukum sampai inkrah," lanjut Fadli.Sedangkan Fahri menegaskan jabatan pimpinan DPR masih tetap miliknya. Sebagai warga negara, Fahri mengatakan dirinya memiliki hak untuk menggugat putusan partai PKS tersebut. Dia pun akan bersurat ke DPR untuk mengabarkan gugatan sudah didaftarkan."Posisi saya tidak bisa diganggu. UU mengatur itu. Kalau ada sengketa, harus berhenti di situ. Itu kata UU," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (6/4). disadur dari situs detik news

Ketua Departemen Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru menegaskan surat pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR harus segera diproses. PK...

pks-surat-pergantian-fahri-harus-diproses-tak-ada-urusan-hukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21474.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21474.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21474.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21474.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21474.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21474.jpg

UU MD3

PPP Protes Soal Alokasi Kursi Pimpinan MPR untuk PKB

Latest News

PPP Protes Soal Alokasi Kursi Pimpinan MPR untuk PKB

MPR Akan Lantik 3 Pimpinan Baru Sesuai UU MD3

DPR Akan Lantik Pimpinan dari PDIP Pekan Depan

Walau Tanpa Tanda Tangan Presiden, UU MD3 Tetap Sah

Jokowi Belum Tanda Tangani UU MD3

Walau Presiden Tidak Tandatangan, RUU MD3 Bisa Sah Jadi UU

Ketua DPR: Kami Butuh Kritik

Laode M Syarif: Siap Mundur dari Kursi Pimpinan KPK

PKS: Surat Pergantian Fahri Harus Diproses, Tak Ada Urusan Hukum