Winnetnews.com -&nbsp;Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait pasal yang menggunakan frasa Panwas Kabupaten/Kota untuk dprioritaskan MK.

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1954 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota.

&ldquo;Kami meminta MK untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara dapat dipercepat, sehingga sejalan dengan tahapan Pilkada 2020 yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020,&rdquo; terang Surya seperti dilansir Republika, Jum&rsquo;at (11/10).

Bahkan, nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih disebut Panwas Kabupaten/Kota di UU Pilkada menjadi permasalahan bagi pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, sejumlah pemerintah daerah (oemda) menganggap Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pilkada.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783055.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

Namun, persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah justru tertunda karena ketidakhadiran pihak DPR dan Pemerintah. DPR beralasan belum ada alat kelengkapan dewan (AKD) karena baru saja dilantik dan Pemerintah menyatakan belum siap sehingga meminta sidang ditunda.

&quot;Untuk penundaan sidang sesuai yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konsitusi yang memimpin sidang tadi atas permintaan pemerintah dan DPR yang belum siap dengan keterangannya,&quot; jelas Surya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum pemohon perkara, Slamet Santoso mengaku&nbsp;kecewa pemerintah belum siap memberikan keterangan sesuai jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Menurutnya, MK telah memberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan keterangan dalam persidangan.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783169.jpg" width="800" />
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Merdeka]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Pada prinsipnya kami kecewa terkait pemerintah belum siap memberikan keterangan di persidangan yang sudah di jadwalkan oleh Mahkamah,&quot; jelas Slamet.

Ia berharap, sidang selanjutnya akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni Senin, 21 Oktober 2019 mendatang. Sebab, pemohon meminta MK agar permohonannya diprioritaskan pemeriksaanya dengan alasan tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai.

Menurut Slamet, dengan belum adanya putusan maka belum ada kepastian hukum khususnya terkait kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota. Sebelumnya, ia sudah berharap sidang berjalan lancar yang kemudian dilanjutkan sidang agenda pemeriksaan ahli.

&quot;Akan tetapi dengan belum siapnya Pemerintah maka sidang selanjutnya yang seharusnya masuk tahap selanjutnya menjadi tertunda. Harapanya sidang selanjutnya tidak ada penundaan dan Pemerintah atau DPR siap memberikan keterangan,&quot; jelas Slamet.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783758.jpeg" width="800" />
<figcaption>Ilustrasi Pilkada. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) pada Kamis (10/10). Akan tetapi, persidangan kemudian ditunda karena pemerintah belum siap dan DPR tak hadir.

&quot;Kemudian karena DPR berhalangan, kemudian dari kuasa presiden juga ada surat permintaan untuk menunda persidangan karena belum siap,&quot; ujar Ketua Sidang Anwar Usman saat persidangan di Gedung MK, Kamis (10/10).

Ia mengatakan, MK menerima surat permintaan untuk menunda persidangan dari pihak pemerintah. Selain itu, DPR tak hadir karena anggota periode 2019-2024 baru saja dilantik dan belum menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783568.jpg" width="800" />
<figcaption>Kantor Bawaslu Sumbar. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Memang kami dari pemerintah belum siap karena masih koordinasi dengan kementerian terkait untuk pembahasan keterangan presiden ini,&quot; kata Purwoko selaku pihak Pemerintah yang hadir dalam persidangan tersebut menjawab pertanyaan Hakim Anwar.

Dengan demikian, persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah ditunda. Persidangan akan digelar kembali pada Senin, 21 Oktober 2019 mendatang pukul 11.00 WIB.

&quot;Baik kalau begitu persidangan ini belum bisa dilanjutkan untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, jam 11.00 WIB dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden,&quot; tutur Anwar Usman.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783642.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua MK, Anwar Usman. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

Permohonan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 diajukan kleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa &quot;panwas kabupaten/kota&quot;, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa &quot;masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya pada 26 September, pemohon menjelaskan, pihaknya telah memperbaiki pasal-pasal yang terkait dengan kelembagaan pengawas. Dengan adanya pasal tersebut pemohon harus melakukan rekrutmen ulang.

Sementara untuk nomenklatur, pemohon meminta MK agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk UU Pemilu yang bersifat tetap.

Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait p...

upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

WinNetNews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar memastikan mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada serentak 2018. Namun dengan syarat rekam jejak hitam sang calon dipublikasikan kepada publik.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan berdasarkan peraturan Undang-undang Pilkada No 10 tahun 2016, mantan terpidana boleh mencalonkan diri atau dicalonkan. Bahkan satu hari setelah bebas dari penjara.

&quot;Berdasarkan peraturan UU Pilkada diperbolehkan mantan terpidan mencalonkan diri atau dicalonkan. Bahkan satu hari setelah bebas,&quot; kata Yayat saat dihubungi via telepon genggam, Senin (14/8/2017).

Menurutnya mantan terpidana bisa mencalon diri dengan syarat statusnya sebagai eks penghuni hotel prodeo dipublikasi saat mendaftar ke KPU. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat tidak mempertanyakan di kemudian hari.

&quot;Syaratnya harus mengumumkan kepada media massa bahwa saya mantan terpidana saat melakukan pendaftaran ke KPU. Agar tidak jadi persoalan nantinya,&quot; ungkap dia.

Namun dalam UU Pilkada terdapat pengecualian terhadap mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Kedua kategori itu tidak diperkenankan mendaftar atau dicalonkan dalam Pilkada.

&quot;Kecuali satu mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu diperbolehkan,&quot; kata Yayat.

Seperti diketahui, saat ini nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai salah satu bakal calon oleh Gerindra. Seperti diketahui Burhanuddin merupakan terpidana kasus penggunaan dana publik milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amandemen UU BI.

Pria berusia 70 tahun itu divonis 5 tahun penjara dan dinyatakan bebas pada Mei 2010. Saat ini Burhanuddin menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Gerindra. Burhanuddin juga pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi era Presiden Gusdur.&nbsp;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar memastikan mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada serentak 2018. Namun dengan syarat re...

ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ini-syaratnya-kalau-mantan-terpidana-korupsi-mau-calonkan-di-pilkada-jabar-2018.jpg

Ini Syaratnya Kalau Mantan Terpidana Korupsi Mau Calonkan di Pilkada Jabar 2018

WinNetNews.com - PPP Djan Faridz mendeklarasikan dukungan untuk bakal pasangan calon Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Padahal PPP yang sudah kantongi SK Menkumham, yaitu kepengurusan Romahumurziy mendukung Agus-Sylviana.Sekjen PPP Djan, Dimyati Natakusumah mengatakan SK pengesahan Menkumham untuk kepengurusan Romi yang jadi landasan mendukung Agus-Sylviana sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.&quot;Dasar hukum partai kita putusan MA nomor 601, Romi Cs pakai SK Menkumham. Tetapi SK Menkumham itu masih ada gugatan di PTUN dan MK,&quot; ucap Dimyati saat dihubungi, Senin (10/10/2016) malam.Dimyati menjelaskan sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz, seharusnya Menkumham langsung menerbitkan pengesahan. Namun entah mengapa justru kepengurusan Romi yang disahkan, setelah ada Muktamar yang diklaim sebagai Muktamar Islah.Selain ke PTUN, gugatan juga dilayangkan ke MK untuk menguji ketentuan dalam UU Pilkada yang tidak mengakomodir ketentuan SK kepengursan parpol yang sedang digugat, dalam hal Pilkada.Dia berharap MK bisa membatalkan ketentuan pencalonan di Pilkada yang hanya menerima SK Menkumham meski sedang digugat. Begitu juga berharap Menkumham mencabut SK kepengurusan Romi.

PPP Djan Faridz mendeklarasikan dukungan untuk bakal pasangan calon Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Padahal PPP yang sudah kantongi SK Menkumham, yaitu kepengurusan...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ppp-djan-faridz-gugat-sk-menkumham.jpg

PPP Djan Faridz Gugat SK Menkumham

&#160;Jakarta, Winnetnews.com -&#160;Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai masih kebingungan untuk menguji muatan materi UU Pilkada nomor 10 Tahun 2016. Ini karena Ahok tidak tau pasal, ayat atau bagian mana yang sebetulnya ingin diuji."Kalau hanya ingin menguji soal kewajiban cuti kampanye bagi petahana, semestinya kan disebutkan secara spesifik hanya untuk ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a saja yang diuji," kata Pakar Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8/2016).Dijelaskan Said, dalam permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi itu, Ahok menyebutkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 secara umum, yang berarti meliputi ketentuan huruf a dan huruf b didalamnya."Nah, kalau yang dimohonkan Pak Ahok termasuk Pasal 70 ayat (3) huruf b, itu artinya Pak Ahok juga sedang menguji ketentuan mengenai larangan penggunaan fasilitas jabatan. Soal kedua yang belum jelas ini juga sempat dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman," kata Said.Seperti diketahui, Ahok mengajukan uji materi UU Pilkada Pasa 70 ayat 3 yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".Ahok beralasan bahwa pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Jakarta,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai masih kebingungan untuk menguji muatan materi UU Pilkada nomor 10 Tahun 2016. I...

ahok-dinilai-kebingungan-uji-muatan-materi-uu-pilkada-nomor-102016

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36400.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36400.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36400.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36400.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36400.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36400.jpg

Ahok Dinilai Kebingungan Uji Muatan Materi UU Pilkada Nomor 10/2016

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Pakar Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, memprediksi permohonan uji materi atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbilang masih lemah dan berpotensi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)."Permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), terkait cuti kampanye yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terbilang masih lemah dan berpotensi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8/2016).Said mengatakan berdasarkan jalannya sidang pendahuluan yang berlangsung di MK pada Senin (22/8/2016), sangat jelas tergambar bahwa Permohonan yang diajukan oleh Ahok masih sangat lemah."Banyak sekali hal yang dianggap belum jelas, bahkan terkesan membingungkan majelis hakim," kata dia.Pertama, Said menjelaskan, terkait kedudukan hukum atau legal standing. "Saya menangkap kesan Pak Ahok menggunakan standar ganda dalam permohonannya. Disatu sisi, beliau mengajukan diri sebagai Pemohon atas nama perorangan warga negara Indonesia, tetapi yang dipersoalkan dalam Permohonannya justru terkait dengan statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta," ujar dia.Menurut Said, hal ini bermasalah dari sisi legal standing. Pasalnya, Ahok mengatakan dia ingin menguji UU Pilkada dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, maka semestinya yang dia uraikan dalam Permohonannya adalah seputar kerugian yang secara aktual atau potensial dia alami sebagai perorangan warga negara Indonesia akibat berlakunya Pasal 70 ayat (3), katanya."Tetapi kalau dia hendak menyoal ketentuan Pasal 70 ayat (3) dengan alasan ketentuan itu secara aktual atau potensial merugikan dirinya sebagai petahana, maka semestinya dia tidak menggunakan legal standing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, melainkan mengatasnamakan sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata dia.Ia mengungkakan legal standing perseorangan warga negara Indonesia dan Gubernur jelas dua hal yang berbeda. Kalau menjadi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, maka rujukannya adalah Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang MK. Kalau sebagai Gubernur, dasarnya Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-undang MK."Disinilah letak perbedaan kedudukan hukum Pak Ahok sebagai perorangan dan sebagai Gubernur atau lembaga negara," katanya."Soal ini saya baca sempat dipertanyakan pula oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna," tambahnya.

Jakarta,   Pakar Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, memprediksi permohonan uji materi atas U...

permohonan-uji-materi-uu-pilkada-oleh-ahok-berpotensi-ditolak-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36392.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36392.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36392.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36392.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36392.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36392.jpg

Permohonan Uji Materi UU Pilkada oleh Ahok Berpotensi Ditolak MK

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Majelis Hakim Konstitusi meminta pemohon dari uji materi UU Pilkada yaitu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dapat meyakinkan bahwa pihaknya mengalami kerugian konstitusional dari ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada."Pemohon harus mampu yakinkan bahwa ada kerugian konstitusional, ini persoalan konstitusi bukan persoalan implementasi," ujar Hakim Konstitusi Aswanto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (22/8/2016).Hal tersebut dikatakan oleh Aswanto ketika memberikan saran dalam sidang pendahuluan uji materi ketentuan tersebut.Dalam permohonannya, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya."Yang diinginkan pembuat UU dalam menetapkan Pasal 70 adalah jangan sampai ada penyalahgunaan fasilitas negara," ujar Aswanto.Oleh sebab itu, Aswanto meminta supaya permohonan uji materi tersebut dapat dielaborasi dengan lebih detail, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi bahwa permohonan tersebut bukanlah kepentingan Ahok semata."Pemohon biar rugi, yang penting rakyat tidak rugi," tambah Aswanto.Terkait dengan hal tersebut, Ahok selaku Pemohon mengatakan akan memenuhi semua saran dari Majelis Hakim Konstitusi untuk memperbaiki permohonannya dan menyerahkan kembali ke MK paling lambat 14 hari dari sidang pendahuluan."Jadi mudah-mudahan, saya targetkan dua hari saya bisa masukan kembali, tidak perlu tunggu 14 hari," pungkas Ahok.

Jakarta,   Majelis Hakim Konstitusi meminta pemohon dari uji materi UU Pilkada yaitu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dapat...

mk-minta-ahok-yakinkan-adanya-kerugian-konstitusional-dari-pasal-70-ayat-3-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36328.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36328.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36328.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36328.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36328.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36328.jpg

MK Minta Ahok Yakinkan Adanya Kerugian Konstitusional Dari Pasal 70 Ayat 3 UU Pilkada

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada Senin (22/8/2016) mendatang.Basuki alias Ahok yang ingin maju kembali dalam Pilkada DKI 2017 itu keberatan atas pasal dalam UU yang mengatur cuti bagi calon kepala daerah petahana."Senin (dipanggil MK), saya sudah dapat surat panggilan (Senin) pukul 11.00 di MK," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/8/2016) malam.Salah satu hal yang menjadi keberatan Ahok adalah waktu cuti itu berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017.Berdasarkan UU tersebut, masa cuti untuk Pilkada 2017 dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan. Calon petahana wajib mengambil cuti selama masa kampanye.Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua DPP Gerindra bidang Advokasi Habiburokhman juga menyatakan akan melawan Ahok dalam sidang MK.Mereka mengajukan diri sebagai "pihak terkait" dalam uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang P...

mk-akan-panggil-ahok-untuk-sidang-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35847.jpg

MK Akan Panggil Ahok untuk Sidang Uji Materi UU Pilkada

WinNetNews.com - Teman Ahok menyebut dukungan untuk kandidat cagub petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meraup sejuta KTP. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, klaim sejuta KTP itu sangat tidak dapat dipercaya.Habiburokhman menyatakan, dirinya meragukan kredibilitas Teman Ahok. Hal ini terkait adanya tuduhan aliran Dana Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi kepada Teman Ahok.Selain itu, Habiburokman menilai sikap kontradiktif justru diperlihatkan Ahok sendiri yang terlihat berharap partai politik untuk mendukung pencalonannya. Selain itu, Teman Ahok juga terlihat sangat ketakutan ketika dalam UU Pilkada yang baru, metode verifikasi dilakukan dengan sensus atau pengecekan satu persatu.

Teman Ahok menyebut dukungan untuk kandidat cagub petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meraup sejuta KTP. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatak...

habiburokhman-klaim-sejuta-ktp-tidak-dapat-dipercaya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/29536.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/29536.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/29536.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/29536.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/29536.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/29536.JPG

Habiburokhman: Klaim Sejuta KTP Tidak Dapat Dipercaya

Winnetnews.com – Polemik UU Pilkada yang mengatur tentang calon independen baru saja di revisi, dimana dalam UU baru tersebut terdapat aturan verifikasi factual yang lebih ketat bagi mereka yang mendukung calon independen. Menurut Komisi II DPR, aturan tersebut ditujukan untuk meminimalisir dukungan fiktif.Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menuturkan bahwa jumlah nomor induk kependudukan (NIK) ganda masih marak. Oleh sebab itu, aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa KTP yang diberikan ke pasangan calon independen adalah KTP asli dan benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.Tak hanya itu, pasngan calon independen pun bertanggung jawab untuk menyampaikan mekanisme verifikasi faktual ke pendukungnya. Karena itu petugas akan mendatangi pendukung ke alamat yang tertera di KTP. Bila si pendukung itu tidak bisa ditemui, maka dia harus melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) dalam waktu 3 hari.Rambe pun menepis anggapan bahwa aturan verifikasi yang ketat ini menghambat calon perseorangan. Menurutnya, dengan syarat dukungan 6,5-10% dari jumlah DPT sudah mempermudah calon perseorangan.Berikut ini tahapan verifikasi dukungan untuk calon kepala daerah independen sesuai Pasal 48 dengan Undang-undang tentang Pilkada. Verifikasi faktual termuat di ayat 3, sebagai berikut:Pasal 48(3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.(3a) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.(3b) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.(3c) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.(3d) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) tidak diumumkan.

Winnetnews.com – Polemik UU Pilkada yang mengatur tentang calon independen baru saja di revisi, dimana dalam UU baru tersebut terdapat aturan verifikasi factual...

syarat-calon-independen-ketat-ini-penjelasan-komisi-ii-dpr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/27634.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/27634.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/27634.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/27634.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/27634.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/27634.jpg

 Syarat Calon Independen Ketat, Ini Penjelasan Komisi II DPR

WinNetNews.com - Ade Komarudin, Ketua DPR RI menyatakan bahwa partai politik yang ada di parlemen tidak boleh melakukan uji materi terhadap sebuah perundang-undangan yang sudah dibuatnya.Politikus senior Partai Golkar itu khawatir, jika ada partai menggunakan tangan-tangan lain. Sebab itu, ia mengimbau agar rencana uji materi dibatalkan saja lantaran tidak etis dan UU Pilkada suda disahkan.UU Pilkada juga dibuat dengan menghindari adanya pasal karet yang memicu munculnya multitafsir. Selanjutnya, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatur lebih detail UU yang sudah disahkan.

Ade Komarudin, Ketua DPR RI menyatakan bahwa partai politik yang ada di parlemen tidak boleh melakukan uji materi terhadap sebuah perundang-undangan yang sudah...

partai-politik-tidak-boleh-ikut-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/27413.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/27413.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/27413.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/27413.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/27413.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/27413.jpg

Partai Politik Tidak Boleh Ikut Uji Materi UU Pilkada

WinNetNews.com - Revisi UU Pilkada yang akan disahkan dalam paripurna DPR pada Kamis (2/5), menyisakan dua persoalan yang belum tuntas. Salah satunya soal keharusan anggota DPR mundur jika maju dalam Pilkada.Dua fraksi yang menolak anggota DPR mundur di Pilkada adalah PKS dan Gerindra, sisanya setuju mundur. PKS beralasan menolak anggota DPR mundur di Pilkada, karena calon petahana (incumbent) juga tidak diharuskan mundur.

Revisi UU Pilkada yang akan disahkan dalam paripurna DPR pada Kamis (2/5), menyisakan dua persoalan yang belum tuntas. Salah satunya soal keharusan anggota DPR...

pks-jika-anggota-dpr-harus-mundur-incumbent-juga-harus-mundur

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/27147.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/27147.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/27147.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/27147.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/27147.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/27147.jpg

PKS: Jika Anggota DPR Harus Mundur, Incumbent Juga Harus Mundur

WinNetNews.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satunya membidangi politik dan dalam negeri berencana memperberat syarat seorang calon independen yang ingin maju di pemilihan kepala daerah. Peluang itu terbuka melalui revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang rencananya akan dibahas bersama DPR dengan pemerintah.Namun pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengisyaratkan belum menyetujui rencana memperberat syarat calon independen itu. Menurut Pramono ketentuan calon independen di UU Pilkada belum mendesak untuk direvisi. "Pada prinsipnya pemerintah menganggap UU 8 tahun 2015 kemarin yang mengatur calon independen itu sudah cukup baik," kata Pramono Anung usai pelantikan kepala BNPT dan Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3/2016).Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/komentar-jk-terkait-dpr-akan-perberat-calon-independen">Komentar JK Terkait DPR Akan Perberat Calon Independen</a>Dia pun berharap revisi UU Pilkada nantinya tidak menutup maupun menghalangi calon independen. "Kalau kemudian dikatakan ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup atau menghalangi calon independen," kata Pram.Menurut Pramono, demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik dan mendapat pujian dari dunia internasional karena peran besar dari partai politik, tapi bukan berarti menutup kesempatan bagi calon independen berlaga di Pilkada."Kemarin dalam rapat terbatas Presiden memberi arahan terhadap persoalan itu. Posisi pemerintah sampai hari ini menganggap berkaitan calon independen cukup baik diatur dalam UU 8/2015," tegas Pram. disadur dari situs detik news

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satunya membidangi politik dan dalam negeri berencana memperberat syarat seorang calon independen yang ingin maju d...

pemerintah-isyaratkan-tak-setuju-revisi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19708.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19708.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19708.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19708.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19708.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19708.jpg

Pemerintah Isyaratkan Tak Setuju Revisi UU Pilkada

WinNetNews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai posisi calon independen dalam Pilkada tidak perlu dipertentangkan dengan partai politik. Sebab calon independen yang saat ini diakomodir dalam kontestasi pilkada, merupakan produk partai politik melalui Undang-Undang."Parpol penting dalam negara demokratis. Tapi calon independen juga secara demokratis diputuskan oleh partai sendiri dalam UU. Setiap UU yang setujui siapa? Kan partai politik juga, jadi tidak ada deparpolisasi," ujar JK di kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (15/3/2016).Karena itu JK menilai perdebatan soal calon independen yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan deparpolisasi, tidak tepat. Sebab parpol dari awal mendukung munculnya calon independen sebagaimana tertuang dalam UU Pilkada."Pasti dong (calon independen bisa maju), ini UU. UU siapa yang bikin? Parpol. Berarti parpol sejak awal menyetujui, kenapa dipertentangkan?" ujar JK.Sementara itu terkait adanya usulan merevisi UU Pilkada untuk memperberat syarat bagi calon independen, JK menyerahkannya kepada DPR."Ya itu DPR lah, tentu DPR berhak menentukan walaupun tentu dengan persetujuan, pembicaraan dengan pemerintah," katanya.Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edi mengungkapkan adanya rencana melakukan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Komisi II menurutnya ingin mengubah aturan syarat pengajuan calon independen di pilkada serentak.UU saat ini mensyaratkan kepada calon independen atau calon perseorangan wajib mengumpulkan dukungan sebanyak 6,5 sampai 10 persen dari jumlah pemilih tetap."Ada 2 model yang diwacanakan. Yang pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari DPT (jumlah pemilih) atau yang kedua 15-20 persen dari DPT," ujar Lukman. disadur dari situs detik news

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai posisi calon independen dalam Pilkada tidak perlu dipertentangkan dengan partai politik. Sebab calon independen yang saat ini...

komentar-jk-terkait-dpr-akan-perberat-calon-independen

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19707.jpg

UU PILKADA

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Latest News

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Ini Syaratnya Kalau Mantan Terpidana Korupsi Mau Calonkan di Pilkada Jabar 2018

PPP Djan Faridz Gugat SK Menkumham

Ahok Dinilai Kebingungan Uji Muatan Materi UU Pilkada Nomor 10/2016

Permohonan Uji Materi UU Pilkada oleh Ahok Berpotensi Ditolak MK

MK Minta Ahok Yakinkan Adanya Kerugian Konstitusional Dari Pasal 70 Ayat 3 UU Pilkada

MK Akan Panggil Ahok untuk Sidang Uji Materi UU Pilkada

Habiburokhman: Klaim Sejuta KTP Tidak Dapat Dipercaya

Syarat Calon Independen Ketat, Ini Penjelasan Komisi II DPR

Partai Politik Tidak Boleh Ikut Uji Materi UU Pilkada

PKS: Jika Anggota DPR Harus Mundur, Incumbent Juga Harus Mundur

Pemerintah Isyaratkan Tak Setuju Revisi UU Pilkada

Komentar JK Terkait DPR Akan Perberat Calon Independen