Winnetnews.com - Semakin dekatnya Pilkada 2020, sejumlah anggota legislatif rupanya banyak yang memperjuangkan suara rakyat dengan tekat&nbsp;melalui jalur Pilkada, menjadi kepala daerah. Hal tersebut tampak terlihat di sejumlah daerah, banyak anggota DPRD yang memberanikan diri maju di Pilkada.

Menjawab tantangan tersebut, Komisi II DPR berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin mengatakan jika ada anggota legislatif di daerah, agar tak perlu mundur dari jabatan jika hendak menjadi calon kepala daerah (cakada).

&quot;Tentang usulan bahwa akan ada dilakukan pilkada langsung, kemudian dengan usulan berkaitan dengan anggota DPR yang maju tidak perlu mundur, harus cuti, itu sedang dibahas semua,&quot; kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11) seperti dikutip Detik.com.

Sebelum menyinggung soal usulan terebut, Azis mengatakan revisi UU Pilkada harus menunggu hasil evaluasi sistem pilkada langsung. Azis menyebut Fraksi Golkar juga akan mengkaji sistem pilkada langsung.

&quot;Ya evaluasi pilkada ke depan tentu pembahasan teknisnya kan ada di komisi, Komisi II. Golkar juga tadi malam dalam rapimnas itu meminta kepada fraksi untuk mengkaji dan nanti kemudian dibahas secara detail dengan DPP Partai Golkar,&quot; ucap dia.

Untuk diketahui dalam UU Pilkada, ada aturan mengenai anggota dewan harus mundur jika hendak berkompetisi di pilkada. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s dan berbunyi &#39;menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta&#39;.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, revisi UU Pilkada dapat dilakukan dengan sistem paket. Artinya, revisi UU Pilkada akan berjalan bersamaan dengan UU lainnya yang terkait.

&quot;Karena itu nanti bisa satu paket, misalnya kita mau merevisi UU Pemilu, ya nanti akan rentetannya revisi UU Partai Politik. Kalau kemudian kita merevisi UU Pilkada, rentetannya adalah revisi UU Pemerintahan Daerah, revisi UU Pemerintahan Desa,&quot; ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (14/11). [<a href="https://news.detik.com/berita/d-4786047/pimpinan-dpr-ada-usul-anggota-dewan-tak-perlu-mundur-jika-maju-pilkada">dtc</a>]

Semakin dekatnya Pilkada 2020, sejumlah anggota legislatif rupanya banyak yang memperjuangkan suara rakyat dengan tekat melalui jalur Pilkada, menjadi kep...

ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin. [Foto: jurnas.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ramai-ramai-maju-pilkada-ini-saran-dpr-bagi-legislator-di-daerah.jpg

Ramai-Ramai Maju Pilkada, ini Saran DPR Bagi Legislator di Daerah

Winnetnews.com - Wakil ketua DPR, Fadli Zon beranggapan bahwa Sutopo Purwo Nugroho merupakan sosok yang memilki komiten dalam tugasnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar terkait bidang kebencanaan.
&ldquo;Beliau adalah orang yang mempunyai komitmen di dalam upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bencana,&rdquo; ungkap Fadli Zon, Yogyakarta, Senin (8/7/19).

Fadli mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang posisinya berada di lingkaran apa pasifik atau ring of fire, maka itu beberapa wilayah di Indonesia dianggap rawan akan tejadinya bencana alam. 

&ldquo;Kita butuh orang-orang yang mempunyai komitmen, passion untuk memberikan informasi secara aktif, pro aktif, akurat kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.

&ldquo;Kita butuh informasi &ndash;informasi itu dan Pak Sutopo saya kira mempunyai komitmen untuk membantu masyarakat mencegah korban yang besar dalam setiap bencana apakah itu gempa bumi, banjir, tsunami atau yang lain-lainnya,&rdquo; tambah Fadli Zon.

Wakil ketua DPR, Fadli Zon beranggapan bahwa Sutopo Purwo Nugroho merupakan sosok yang memilki komiten dalam tugasnya yang memberikan pelayanan kepada masyarak...

beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-beri-komentar-atas-wafatnya-sutopo-fadli-zon-indonesia-butuh-sosoknya.jpg

Fadli Zon Beri Komentarnya Atas Sosok Sutopo

WinNetNews.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dicegah bepergian ke luar negeri. Terkait perkara apa?

&quot;Humas hanya menyampaikan surat permohonan sudah diterima,&quot; ucap Kabag Humas Imigrasi Theodorus Simarmata, Minggu (28/10/2018).

Namun dia tidak menyebutkan apa status hukum Taufik dalam suratnya. Selain itu, dia juga tidak menyampaikan apa perkara yang berkaitan dengan permintaan cegah itu.

Sebenarnya Taufik pernah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu, 5 September lalu. Saat itu dia mengaku menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus soal APBN.

Terkait pemeriksaan Taufik, KPK belum memberikan keterangan. Namun diketahui KPK memang tengah mengusut beberapa perkara terkait penganggaran hingga dana alokasi khusus seperti dalam kasus suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad, hingga perkara mafia anggaran yang menjerat mantan anggota DPR Amin Santono.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul &quot;<a href="https://news.detik.com/berita/d-4276289/wakil-ketua-dpr-dicegah-kpk-ke-luar-negeri-apa-statusnya">Wakil Ketua DPR Dicegah KPK ke Luar Negeri, Apa Statusnya?</a>&quot;

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dicegah bepergian ke luar negeri. Terkait perkara apa?"Humas hanya menyampaikan surat permohonan sudah diterima," uca...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-wakil-ketua-dpr-dicegah-ke-luar-negeri.jpeg

Wakil Ketua DPR Dicegah ke Luar Negeri

WinNetNews.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi Aksi 299 yang terlaksana dengan tertib. Dia akan mempertimbangkan aspirasi massa terkait Perppu Ormas dan PKI.&nbsp;

&quot;Kita berikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk peserta aksi yang menjaga ketertiban dan aparat keamanan yang menjaga aksi kali ini menjadi tertib,&quot; kata Taufik dalam pernyataannya, Jumat (29/9/2017).

Taufik menilai aksi tersebut berjalan damai dan melegakan bagi warga dalam menyampaikan aspirasi. Terlebih aparat kepolisian telah berinteraksi dengan massa aksi secara humanistis.&nbsp;

&quot;Saya mengapresiasi aparat keamanan yang membentuk pasukan Asmaul Husna terlihat sekali sisi humanisnya,&quot; lanjutnya.&nbsp;

Selain mengapresiasi massa aksi dan aparat kepolisian yang telah berjalan tertib, ditambahkan Taufik, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan menjadi pertimbangan DPR terhadap Perppu 2/2017 tentang Ormas.&nbsp;

&quot;Tentu masukan yang kita terima ini akan kita jadikan pertimbangan untuk memberikan keputusan ke depannya,&quot; imbuhnya.&nbsp;

Aksi 299 berjalan dengan lancar dan tertib. Massa membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengaku bersyukur aksi berjalan tertib.

&quot;Unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini alhamdulillah berjalan lancar dan tertib,&quot; kata Idham di pos pengamanan aksi, kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi Aksi 299 yang terlaksana dengan tertib. Dia akan mempertimbangkan aspirasi massa terkait Perppu Ormas dan PKI.&n...

apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-apresiasi-aksi-299-tertib-wakil-ketua-dpr-akan-pertimbangkan-aspirasi-massa.jpg

Apresiasi Aksi 299 Tertib, Wakil Ketua DPR akan Pertimbangkan Aspirasi Massa

WinNetNews.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid membantah bila keputusan partainya memecat Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR diakibatkan adanya iming-iming kursi menteri dari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)."Tidak betul PKS mengganti kader yang vokal karena PKS ingin berada di kabinet," kata Hidayat Nurwahid, Selasa (26/4).Dia menegaskan, bahwa sejak awal PKS sudah berada dan akan selalu berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Dan situasi itu bukanlah yang pertama bagi partai itu. Di era Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, PKS pun berada di luar pemerintahan.Hidayat berjanji, PKS akan selalu menolak bila ada tawaran berkoalisi dari pemerintahan, termasuk untuk duduk di kursi kabinet. Dan diharapkannya, semua unsur di pemerintahan bisa menghargai sikap PKS itu.DPP PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Salah satu deklarator PKS itu dianggap tak melaksanakan aturan kedisiplinan partai. Secara otomatis, posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR juga akan diganti. Sejauh ini, Fahri masih bertahan dan sedang melawan dengan melayangkan gugatan hukum. disadur dari situs beritasatu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid membantah bila keputusan partainya memecat Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR diakibatkan adanya iming-iming ku...

pks-pecat-fahri-bukan-karena-kursi-menteri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23318.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23318.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23318.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23318.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23318.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23318.jpg

PKS Pecat Fahri Bukan karena Kursi Menteri

WinNetNews.com - Tim kuasa hukum Fahri Hamzah menemui pimpinan DPR memberikan surat yang isinya meminta agar Fahri tak dicopot dari kursi wakil ketua DPR. Apa respons pimpinan DPR?"Suratnya sudah kami terima. Besok kami akan rapim. Dan, ini akan menjadi bahan utama. Hasilnya apa tergantung rapat besok," tutur Ade Komarudin di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).Menanggapi permintaan tersebut, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan Selasa (12/4) besok. Agenda utama rapim membahas status Fahri Hamzah.Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan soal kursi Wakil Ketua DPR yang diduduki Fahri ini sudah menjadi perhatian publik. Menurutnya, proses pergantian Fahri Hamzah harus menyesuaikan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3)."Kita proses sesuai UU MD3. Kita menunggu proses hukum hingga selesai," tuturnya. Sumber: DetikFoto:

Tim kuasa hukum Fahri Hamzah menemui pimpinan DPR memberikan surat yang isinya meminta agar Fahri tak dicopot dari kursi wakil ketua DPR. Apa respons pimpinan D...

rapim-dpr-besok-bahas-posisi-fahri-hamzah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21853.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21853.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21853.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21853.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21853.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21853.jpg

Rapim DPR Besok Bahas Posisi Fahri Hamzah

WinNetNews.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan pemecatan kader partai bukan perkara gampang. Apalagi, pemecatan kader PKS yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah."Untuk wakil ketua DPR itu saya rasa sulit diberhentikan begitu saja kecuali ada alasan-alasan yang cukup, misalnya pelanggaran terhadap konstitusi, etika, atau yang bersangkutan secara sukarela mengundurkan diri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).Selain itu, pihak DPR tidak bisa memproses pemecatan Fahri. Terlebih, Fahri memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahri melaporkan Sohibul atas perbuatan melawan hukum (PMP).DPR harus menunggu proses hukum selesai. Putusan pengadilan akan menjadi dasar DPR menindaklanjuti pemecatan Fahri."Maka tentu kita harus menunggu keputusan dari proses hukum itu berkuatan hukum tetap," ujar dia.Fahri Hamzah dipecat dari PKS karena dianggap tak bisa mewakili partai dakwah yang santun. Fahri kerap kali mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam berbagai kasus. Padahal, apa yang disampaikan Fahri bukanlah suara partai.Fahri juga dianggap melanggar disiplin. Pria kelahiran Sumbawa ini kerap mangkir ketika diminta hadir dalam sidang Majelis Tahkim PKS. disadur dari situs metrotvnews

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan pemecatan kader partai bukan perkara gampang. Apalagi, pemecatan kader PKS yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamz...

fadli-pemberhentian-fahri-sulit-untuk-dilaksanakan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21442.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21442.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21442.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21442.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21442.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21442.jpg

Fadli: Pemberhentian Fahri Sulit Untuk Dilaksanakan

WinNetNews.com - Setelah dipecat dari keanggotaan PKS, Fahri Hamzah,&#160;&#160;berdasarkan UU MD3, itu berarti secara otomatis diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR."Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," jelas Presiden PKS Sohibul Iman, Senin (4/4/2016).Berdasarkan UU MD3, ada beberapa alasan seorang pimpinan DPR bisa diberhentikan. Selain diusulkan oleh partai politiknya, alasan pemecatan dari partai juga bisa menjadi penyebab pemberhentian.Aturan itu ada di Pasal 87 ayat 2 hufuf g. Berikut aturan lengkapnya:Pasal 87(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.Baca Juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/fahri-hamzah-dipecat-pks">Fahri Hamzah Dipecat PKS</a>(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; ataug. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. &#160; Foto:&#160;www.realita.co

Setelah dipecat dari keanggotaan PKS, Fahri Hamzah,  berdasarkan UU MD3, itu berarti secara otomatis diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua...

dipecat-pks-otomatis-fahri-diberhentikan-dari-wakil-ketua-dpr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21242.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21242.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21242.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21242.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21242.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21242.jpg

WAKIL KETUA DPR

Ramai-Ramai Maju Pilkada, ini Saran DPR Bagi Legislator di Daerah

Latest News

Ramai-Ramai Maju Pilkada, ini Saran DPR Bagi Legislator di Daerah

Fadli Zon Beri Komentarnya Atas Sosok Sutopo

Wakil Ketua DPR Dicegah ke Luar Negeri

Apresiasi Aksi 299 Tertib, Wakil Ketua DPR akan Pertimbangkan Aspirasi Massa

PKS Pecat Fahri Bukan karena Kursi Menteri

Rapim DPR Besok Bahas Posisi Fahri Hamzah

Fadli: Pemberhentian Fahri Sulit Untuk Dilaksanakan

Dipecat PKS, Otomatis Fahri Diberhentikan Dari Wakil Ketua DPR