Winnetnews.com -&nbsp;Pemberlakuan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated atau Tol Layang Japek II mendapat perhatian khusus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meminta pemerintah segera mengevaluasi total manajemen lalu lintas pasca kemacetan panjang menyambut libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kemacetan yang mengakibatkan penutupan sementara tersebut bisa membahayakan masyarakat, khususnya pengguna jalan Tol Layang Japek II tersebut.

&quot;Ini bisa membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna tol. Jangan sampai jalan tol layang menjadi produk gagal,&quot; katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (23/12) dilansir CNNIndonesia.com.

Tulus mengatakan agar tidak membahayakan, pengelola tol dan pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan emergency exit atau pintu keluar darurat. Pintu darurat tersebut bisa dibuka di KM 25.

Keberadaan pintu tersebut diharapkan bisa memberikan jalan keluar sehingga pengguna tol tidak tersandera bila terjadi kemacetan berjam-jam di jalan bebas hambatan tersebut. Jalan Tol Layang Japek II baru&nbsp; dibuka pada 15 Desember 2019 lalu.

Setelah dibuka, ruas tol itu hampir selalu dipadati kendaraan. Bahkan pada Sabtu (22/12) lalu, tol tersebut mengalami kemacetan panjang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya akan membatasi jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut. Saat ini, pihaknya masih memantau pergerakan kendaraan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

&quot;Nanti kami lihat. Kami akan batasi yang naik ke atas. Saya yakin oke, jadi tinggal mengawasi,&quot; katanya. [cnn]

Pemberlakuan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated atau Tol Layang Japek II mendapat perhatian khusus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ya...

ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah mengupayakan evaluasi manajemen Tol Layang Japek II usai kemacetan panjang pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru). [Foto: Onlinemetro.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ylki-minta-pemerintah-upayakan-evaluasi-tol-layang-japek-ii.jpg

YLKI Minta Pemerintah Upayakan Evaluasi Tol Layang Japek II

Winnetnews.com - &nbsp;Maraknya penggunaan otopet milik Grab Indonesia mendapat banyak kecaman dari warganet usai sebuah foto dan video yang beredar di media sosial terkait user&nbsp; GrabWheels di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan trotoar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, belum lama ini pemberitaan dua user GrabWheels yang tewas usai ditabrak mobil di kawasan FX Sudirman, Jakarta Selatan pun tak luput dari komentar publik. Menyikapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak manajemen Grab Indonesia memberhentikan penyewaan otopet sebelum memerbaiki aspek keselamatan user.

&ldquo;Edukasi ke masyarakat atau para calon penggunanya juga, kami rasa itu perlu ya. Utamanya di aspek safety terhadap user,&rdquo; terang Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Kamis (14/11) seperti dikutip Tempo.co.

Tulus menduga kuat manajemen Grab belum atau tidak memberikan edukasi atau petunjuk teknis (juknis) yang kuat kepada pengguna GrabWheels, tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, terutama terkait aspek keselamatan.

YLKI meminta dan mendesak para pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter tersebut telah paham tentang hal ikhwal terkait rambu rambu lalu lintas dan aspek keselamatan.

Dari sisi infrastruktur, kata Tulus, Jakarta belum memberikan dukungan yang memadai untuk jalur skuter. Dan belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

&quot;Bandingkan dengan pengguna sepeda di Belanda, yang 40 persennya telah mendapatkan edukasi sejak dini, terkait aspek keselamatan dalam berlalu lintas menggunakan sepeda,&quot; kata Tulus.

Sebelumnya diberitakan, dua orang bernama Ammar (18 tahun) dan Wisnu (18 tahun) tewas akibat tertabrak mobil sedan Toyota Camry di sekitar FX Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (10/11), saat menggunakan skuter listrik GrabWheels.

Salah satu korban selamat dalam peristiwa itu, Fajar di Jakarta, Rabu (13/11), mengatakan bahwa mereka terdiri dari Ammar, Wisnu, Bagus, Fajar, Wanda, dan Wulan menyewa tiga otopet listrik dari layanan GrabWheels pada Minggu dini hari (10/11) dari Pintu 3 Kawasan Gelora Bung Karno menuju arah FX Sudirman.

Fajar menyebut, mobil sedan tiba-tiba menabrak mereka, setelah Ammar dan Wisnu yang berboncengan bertukar otopet dengan Bagus dan Wanda karena daya listriknya akan habis. Nyawa Wisnu dan Ammar tidak tertolong saat menunggu izin keluarga untuk melakukan tindakan operasi. [<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1272107/grab-diminta-hentikan-layanan-sewa-skuter-listrik/full&amp;view=ok">Tempo</a>]

Maraknya penggunaan otopet milik Grab Indonesia mendapat banyak kecaman dari warganet usai sebuah foto dan video yang beredar di media sosial terkait use...

penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

Ilustrasi penggunaan otopet GrabWheels. [Foto: Katadata.co.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-penggunaan-otopet-jadi-polemik-ylki-desak-grab-hentikan-penyewaan-grabwheels.jpg

Penggunaan Otopet Jadi Polemik, YLKI Desak Grab Hentikan Penyewaan GrabWheels

WinNetNews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti Susu Kental Manis yang mengandung gula lebih dari 50%. Hal ini terungkap dalam konfrensi pers sejumlah LSM dan Pemerintah dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Anak Sedunia di Museum Olahraga Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (19/11/2017) pagi.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menjelaskan saat ini tayangan iklan produsen Susu Kental Manis (SKM) begitu masif namun konsumen masih buta dengan kandungan gizi yang terkandung dalam SKM tersebut.

&quot;Memang dalam kemasan ditulis kandungan tapi tidak dijelaskan berapa persen kandungan gula maupun susunya,&quot; jelas Yatmo. Melihat, posisi konsumen yang lemah karena informasi yang gencar dari produsen SKM, Yatno mendesak agar produsen SKM menuliskan dengan jelas komposisi dari kandungan SKM tersebut.

&quot;Produsen SKM haru jujur dan berani membuka informasi kepada publik terkait kandungan gula dalam SKM ini,&quot; tegasnya.

Yatno juga membandingkan kebijakan terkait kandungan gula dalam makanan dan minuman di negara lain, &quot;dinegara lain bahkan mereka sudah memberikan tanda khusus untuk kandungan gula dalam makanan dan minuman. Seperti tanda rambu lalu lintas, ada yang dituliskan berwarna merah yang berarti mengandung gula tinggi hingga berwarna hijau,&quot; tambah Yatmo.

Sementara itu ketua Pengurus Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI) Arif Hidayat merasa prihatin terhadap semakin maraknya pangan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak, namun diberikan sebagai pangan &nbsp;sehari hari.

&quot;1000 hari pertama adalah masa keemasan tumbuh kembang anak, karenanya kebiasaan memberi pangan yang tidak layak konsumsi anak, sama saja dengan menabung penyakit untuk anak dalam usia produktif mereka&rdquo;, ujar Arif.

Dicontohkannya saat ini banyak perusahan yang memanfaatkan anak-anak dalam iklan produk mereka, &nbsp;padahal produk tersebut tidak diperuntukan untuk anak-anak, misalnya iklan dan label susu kental manis. &quot;Label dan iklan ini sudah tentu menyesatkan para orang tua, SKM diperuntukan sebagai topping makanan dan minuman sekarang beralih menjadi minuman menyehatkan, padahal kandungan gulanya melebihi 50%,&quot; terang Arif.

Terkait iklan susu kental manis, Direktur Kesehatan Keluarga &nbsp;Kemenkes RI, Dr.Erni Gustina M.PH &nbsp;mengakui bahwa iklan-iklan yang ada sasaran utamanya saat ini adalah anak-anak. Dia menambahkan, konsumsi gula, garam dan lemak dalam jumlah tinggi pada anak akan mengakibatkan berbagai penyakit tidak menular seperti &nbsp;diabetes, hipertensi dan obesitas. Sementara itu, batas konsumsi gula maksimal adalah 4 sendok makan dalam satu hari. &ldquo;di atas itu (konsumsi gula 4 sendok), pada seorang anak meningkatkan diabetes dan hipertensi&rdquo; tambah Erni.&nbsp;

Senada dengan Erni, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, &nbsp;Dewi Setyarini mengakui aduan tentang iklan SKM banyak masuk ke KPI, &ldquo;Banyak aduan yang masuk, namun kami belum mempunyai sumber daya untuk menilai kandungan produk dari SKM. Perlu kerjasama dengan BPOM,&rdquo; jelas Dewi.

Sebelumnya dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melindungi anak dari pangan yang tidak sehat. Aksi tersebut didukung oleh Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia bersama DWP Kemepora, Badan POM, FOKBI, YLKI, Dewan Kesehatan Rakyat, Himpaudi, PP Muslimat Fatayat NU, KPI, KPAI, dan HIMPAUDI.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti Susu Kental Manis yang mengandung gula lebih dari 50%. Hal ini terungkap dalam konfrensi pers sejumlah LSM d...

ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ylki-soroti-iklan-susu-kental-manis-di-televisi.jpg

YLKI Soroti Iklan Susu Kental Manis di Televisi

WinNetNews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana kenaikan cukai rokok, yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dengan rata-rata 10,54 persen pada 2017, tidak bisa menahan laju konsumsi masyarakat. Kenaikan cukai rokok yang layak diusulkan minimal sebesar 20 persen, atau dua kali lipat dari kenaikan yang direncanakan.Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengatakan, jika harga rokok lebih mahal, justru akan semakin bagus untuk menekan konsumsi pemula. Karena, hal itu sesuai dengan tujuan bersama untuk memutus mata rantai konsumsi rokok untuk perokok pemula.&quot;Jadi, semakin tinggi harga rokok, akan memutus rantai rokok pemula. Kalau rokok sekarang, perokok pemula itu kan rata-rata anak 10 tahunan, nah dengan harga rokok yang tinggi mereka akan berfikir ulang untuk mulai coba-coba mengonsumsi rokok, karena harganya tinggi,&quot; kata Agus Suyatno kepada VIVA.co.id saat dihubungi, Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.Menurut dia, kenaikan cukai sebesar 10,54 persen juga tidak sejalan dengan aspirasi publik yang telah terbentuk beberapa waktu lalu. Diketahui, Pada survei yang sempat membuat heboh berbagai kalangan, harga rokok harusnya mencapai Rp50 ribu agar masyarakat dapat berhenti merokok.&quot;Kalau yang adiktif, mereka tidak akan peduli dengan harga rokok yang mahal itu, Jadi, minimal kenaikan cukai dua kali lipat daripada sekarang. Artinya, minimal 20 persenlah (cukai rokok).Kalau itu tujuannya untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di tingkat remaja, atau pemula,&quot; kata dia.Kenaikan 10,54 persen ini juga disebut lebih rendah ketimbang kenaikan tarif cukai yang diberlakukan pada tahun 2016 sebesar 11,19 persen.Menurut dia, pemerintah yang menaikkan cukai rokok sebesar 10,54 persen hanya melihat dari sisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Sementara itu, untuk daya beli sendiri, tidak dipertimbangkan oleh pemerintah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana kenaikan cukai rokok, yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dengan rata-rata 10,54...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ylki-kenaikan-cukai-rokok-kurang-tinggi.JPG

YLKI: Kenaikan Cukai Rokok Kurang Tinggi

WinNetNews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana kuat untuk menaikkan harga rokok Rp50.000 dapat bermanfaat salah satunya menurunkan angka kemiskinan."Harga rokok yang mahal dapat menurunkan tingkat konsumsi rokok di rumah tangga miskin. Ini hal yang sangat logis, karena 70% konsumsi rokok justru menjerat rumah tangga miskin," kata Ketua Pengurus Harian YLKI dan Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, Tulus melalui pesan singkat, Minggu (21/8/2016).Data BPS setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemicu kemiskinan di rumah tangga miskin adalah beras dan rokok, maka dia menilai dengan harga rokok mahal, keterjangkauan mereka terhadap rokok akan turun.Manfaat lainnya adalah menurunnya konsumsi rokok di rumah tangga miskin akan berefek positif terhadap kesejahteraan dan kesehatan mereka. Dengan demikian, dana untuk membeli rokok langsung bisa untuk membeli bahan pangan.Tak hanya itu, kenaikan harga rokok juga berdampak bagi negara, yaitu meningkatkan pendapatan cukai, yang bisa diperkirakan meningkat 100% dari sekarang."Harga rokok mahal selain berfungsi untuk memproteksi rumah tangga miskin, juga mengatrol pendapatan negara dari sisi cukai. Apalagi saat ini cukai dan harga rokok di Indonesia tergolong terendah di dunia," kata Tulus.Dia mengatakan sudah seharusnya rokok dijual mahal, sebagai instrumen pembatasan, pengendalian. Di negara maju harga rokok lebih dari Rp100.000, harga rokok mahal tidak akan membuat pabrik rokok bangkrut atau PHK buruh. "PHK buruh rokok karena pabrik melakukan mekanisasi, mengganti buruh dengan mesin," kata dia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana kuat untuk menaikkan harga rokok Rp50.000 dapat bermanfaat salah satunya menurunkan angka kemiskinan."H...

ylki-kenaikan-harga-rokok-bisa-pangkas-angka-kemiskinan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36219.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36219.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36219.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36219.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36219.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36219.jpg

YLKI: Kenaikan Harga Rokok Bisa Pangkas Angka Kemiskinan

WinNetNews.com - Dengan masih diselidikinya kasus dugaan suap dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menghentikan transaksi jual beli properti di Area Reklamasi Teluk Jakarta.Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan reklamasi di Teluk Jakarta masih terdapat permasalahan yang sangat besar. Selain masih dalam tahap pengembangan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga perizinan dan kelayakan dari sisi lingkungan masih dalam masalah.“Tetapi ironisnya pengembang (developer) tertentu sudah gencar menawarkan atau mengiklankan penjualan produk properti. Dan sebagian konsumen sudah tergiur untuk membelinya,” kata Tulus, Jumat (8/4).Dalam pandangan YLKI, lanjutnya, konsumen yang melakukan transaksi membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta posisi hukumnya sangat lemah. Potensi timbul sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari sangat besar.“Oleh karena itu, demi menghindari pelanggaran hak-hak konsumen di bidang properti, YLKI menyarankan agar konsumen jangan tergiur oleh tawaran atau iklan dari pengembang apapun yang menawarkan produk properti di daerah reklamasi Teluk Jakarta. Sebelum masalah perizinan reklamasi Teluk Jakarta mengalami titik terang,” ujarnya.Secara detil, pengembang harus mengantongi empat perizinan di bidang properti sebelum memasarkan produk properti. Yaitu, Izin Prinsip, Izin Reklamasi, Izin Pemanfaatan Reklamasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keempat izin ini dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.&#160;“Saat ini, sejumlah pengembang baru memiliki izin prinsip dari Pemprov DKI. Jadi jangan sekali-sekali melakukan transaksi produk properti hasil reklamasi, apabila pengembang belum memiliki empat perizinan tersebut,” terangnya.YLKI meminta Pemprov DKI untuk segera menghentikan promosi pemasaran produk properti hasil reklamasi yang tidak didukung empat dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemprov DKI.Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Prijanto Soemantri. Meski dua raperda yang mengatur reklamasi dan pemanfaatan lahan reklamasi di Teluk Jakarta belum disahkan, tetapi sudah ada beberapa pengembang yang menjual propertinya kepada masyarakat.“Penjualan hasil reklamasi, secara jelas pengembang menabrak aturan. Pemprov DKI sendiri tutup mata dan masa bodoh. Bagaimana tidak? Tentunya Pemprov DKI tahu atau ada yang hadir ketika launching Pluit dengan mengajak rakyat beli. Padahal barangnya saja belum jadi, tetapi Pemprov DKI diam saja. Apakah izin pemanfaatan hasil reklamasi sudah ada? Ini patut diduga terjadi kompromi atau transaksi sehingga pelanggaran aturan ini didiamkan,” tegasnya. disadur dari situs metrotvnews

Dengan masih diselidikinya kasus dugaan suap dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Prov...

ylki-hati-hati-membeli-properti-di-area-reklamasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21592.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21592.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21592.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21592.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21592.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21592.jpg

YLKI: Hati-hati Membeli Properti di Area Reklamasi

WinNetNews.com - Keputusan penyesuaian iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai beragam pandangan.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya, menyatakan penyesuaian iuran terjadi lantaran untuk menutupi defisit mencapai Rp 7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan.Lalu, apakah memang benar ada defisit Rp 7 triliun di BPJS Kesehatan akibat melonjaknya jumlah peserta dan klaim yang dibayarkan? Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menolak disebut adanya defisit, namun yang terjadi adalah adanya mismatch atau ketidaksesuaian.Irfan menjelaskan, mismatch tersebut terjadi antara iuran yang dibayarkan peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni untuk klaim.Pada tahun 2014 saja misalnya, mismatch tersebut mencapai Rp 3,3 triliun dan tahun 2015 mencapai kisaran Rp 6 triliun."Kalau defisit kesannya seperti tidak ada uang yang masuk. Yang ada adalah mismatch," kata Irfan Selasa (15/3/2016).Untuk memitigasi masalah tersebut, maka salah satu solusinya adalah dengan penyesuaian iuran. Selain itu, BPJS Kesehatan juga dapat menerima suntikan dana dari pemerintah.Sementara itu YLKI menilai, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya untuk menutupi defisit yang selama ini dialami BPJS."Berdasar Perpres Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS, yang akan diberlakukan per 1 April 2016, demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun, sejak 2014," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.Menurut Tulus, terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak mempunyai empati.Pasalnya, saat ini sedang terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. disadur dari situs kompas

Keputusan penyesuaian iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai beragam pandangan.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), m...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19609.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19609.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19609.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19609.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19609.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19609.JPG

YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

YLKI Minta Pemerintah Upayakan Evaluasi Tol Layang Japek II

Latest News

YLKI Minta Pemerintah Upayakan Evaluasi Tol Layang Japek II

Penggunaan Otopet Jadi Polemik, YLKI Desak Grab Hentikan Penyewaan GrabWheels

YLKI Soroti Iklan Susu Kental Manis di Televisi

YLKI: Kenaikan Cukai Rokok Kurang Tinggi

YLKI: Kenaikan Harga Rokok Bisa Pangkas Angka Kemiskinan

YLKI: Hati-hati Membeli Properti di Area Reklamasi

BPJS Kesehatan Defisit Rp 7 Triliun?