WinNetNews.com - Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat menjenguk Ketua DPD Irman Gusman sudah seizin penyidik KPK.&quot;Memang ada izin yang diajukan ke penyidik KPK dari Sekretariat Wapres untuk menjenguk IG. Sudah dua hari izin itu (diajukan), sudah bisa dijenguk,&quot; kata Pelaksaan Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016).Yuyuk tak mengetahui alasan JK menjenguk Irman. &quot;Saya tidak membaca suratnya untuk keperluan apa menjenguk. Tapi saya rasa sebagai kolega,&quot; jelas dia.Ia mengungkapkan, hari kunjungan Senin dan Kamis, tahanan KPK biasanya sudah menyerahkan daftar orang-orang yang akan menjenguknya kepada penyidik jelang hari kunjungan. Nantinya, penyidik akan menentukan apakah pembesuk boleh menjenguk tahanan.Kalla tak pernah datang mengurus izin kunjungannya, tangan Kalla juga tidak distempel seperti pengunjung lainnya. Namun, Yuyuk memastikan tak memberikan keistimewaan kepada Kalla.&quot;(Wapres enggak dicap tangan) ada perwakilannya datang dan surat izinnya sudah ditampung,&quot; kata Yuyuk.Yuyuk menjelaskan, Irman Gusman sudah diperbolehkan menerima kunjungan di luar keluarga dan penasihat hukum. Sebab, dia sudah melewati tujuh hari pertama penahanan untuk pengenalan lingkungan rutan.

Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat menjenguk Ketua DPD Irman Gusman sudah seizin penyidik KPK."Memang a...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jk-diizinkan-menjenguk-ig.jpg

JK Diizinkan Menjenguk IG

Winnetnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil hakim, panitera serta sejumlah staf Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terkait penyidikan perkara dugaan penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus Tipikor penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu tahun 2011.KPK memanggil panitera PN Tipikor Zailani Syihab, anggota majelis hakim PN Bengkulu Toton yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, staf perdata pada PN Bengkulu Joni Aprizal, penasihat hukum A Yamin, jaksa bernama Novita, seorang pihak swasta Idram Kholik serta supir Hendriansyah."Ketujuh saksi tersebut diperiksa untuk tersangka ES (Edi Santroni)," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Senin (6/6/2016).Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sekaligus hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Janner Purba, hakim ad hoc PN kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy, mantan Kepala Bagian Keuangan rumah sakit Muhammad Yunus Syafri Syafii, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS Muhammad Yunus Edi Santroni.Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap lima orang tersebut pada Senin (23/5) di beberapa lokasi di Kepahiang Bengkulu. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar Rp150 juta yang diberikan oleh Syafri kepada Janner setelah sebelumnya Edi memberikan Rp500 juta kepada Janner pada 17 Mei 2016 sehingga total uang yang sudah diterima Janner sekitar Rp650 juta.&#160;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil hakim, panitera serta sejumlah staf Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terkait penyidikan perkara...

kpk-panggil-hakim-dan-panitera-pn-bengkulu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/27697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/27697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/27697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/27697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/27697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/27697.jpg

KPK Panggil Hakim dan Panitera PN Bengkulu

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan dan melimpahkan berkas perkara tersangka penerimaan hadiah terkait proyek kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Bukan hanya Damayanti, dua tersangka lainnya Dessy A Edwin dan Julia Prassetyarini juga sudah masuk tahap II."JUL, DWP, DES tahap 2 hari ini," kata pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (11/5).Penuntut umum memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan bagi ketiga orang tersebut. Damayanti pun mengaku lega proses pemeriksaan telah rampung. Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap dirinya di luar dari apa yang dia bayangkan."Terima kasih ke penyidik, karena selama penyidikan semua baik, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya ngeri, ternyata ramah-ramah semua penyidiknya," kata Damayanti usai melengkapi berkas perkaranya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Namun, Damayanti belum bisa memutuskan kalau dirinya bakal mengungkap keterlibatan pihak lain atau tidak dalam persidangan nanti. "Nanti kita lihat fakta di pengadilan saja seperti apa," pungkasnya.Diketahui sebelumnya, pada hari Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota momisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun dalam pengembangan kasus KPK juga menetapkan Budi Supriyanto (BSU) sebagai tersangka, Rabu (2/3), lantaran diduga menerima uang panas proyek jalan tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 29 Februari.Sama halnya dengan Damayanti, Dessy dan Julia, Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.KPK pun menambah daftar nama tersangka kasus ini. Anggota komisi V DPR kembali terseret dalam kasus ini. Kedua tersangka tersebut adalah Andi Taufan Tiro (ATT) anggota komisi V DPR periode 2014-2019 Fraksi PAN dan Amran HI Mustary (AHM) kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara. Keduanya terbukti menerima suap dari pengusaha Abdul Khoir, direktur utama PT Windu Tunggal Utama (WTU).Atas perbuatannya Andi disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana. Sedangkan Amran disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana jo pasal 65 ayat 1 ke-1 kuhpidana. Sumber: merdeka.comFoto: tempo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan dan melimpahkan berkas perkara tersangka penerimaan hadiah terkait proyek kementerian pekerjaan umum dan p...

berkas-rampung-damayanti-tersangka-terima-hadiah-proyek-kpu-segera-jalani-sidang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25152.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25152.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25152.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25152.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25152.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25152.jpg

Berkas Rampung Damayanti Tersangka Terima Hadiah Proyek KPU Segera Jalani Sidang

WinNetNews.com - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demo di KPK pada Senin, 9 Mei 2016. Aksi itu merujuk pada ucapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam sebuah tayangan televisi yang dianggap menyinggung HMI.Demo itu sempat memanas ketika massa mulai membakar ban di depan KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lemparan batu dan aksi corat-coret pun mewarnai aksi demo tersebut.Akibatnya sejumlah kerusakan ditemukan di gedung KPK. Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyebut sejumlah kerusakan itu telah diperbaiki."Sudah langsung dirapikan oleh Biro Umum, beberapa yang bisa diperbaiki langsung diperbaiki," kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Selasa (10/5/2016)."Kaca pos satpam hancur, tulisan 'Komisi Pemberantasan Korupsi' rusak parah, taman rusak dan kran air dipatahkan," sambung Yuyuk menyebut sejumlah kerusakan.Selain itu, pagar gedung KPK juga sempat dicorat-coret menggunakan cat. Namun coretan itu disebut Yuyuk telah dibersihkan.<img src="/uploads/content/2016/05/10/demokpk01.jpg" width="480" height="360" alt="" /><img src="/uploads/content/2016/05/10/demokpk02.jpg" width="480" height="360" alt="" />"Pagar dicoret-coret, sudah dibersihkan pakai tiner (pembersih cat)," kata Yuyuk.Sebelumnya diberitakan, pada Senin, 9 Mei 2016, massa HMI berdemo di depan KPK karena tak terima dengan pernyataan Saut Situmorang dalam tayangan televisi. Sementara Saut sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyebut kader HMI dekat dengan korupsi. disadur dari situs detik news

Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demo di KPK pada Senin, 9 Mei 2016. Aksi itu merujuk pada ucapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam sebua...

ini-sejumlah-kerusakan-di-gedung-kpk-akibat-demo-hmi-kemaren

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24865.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24865.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24865.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24865.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24865.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24865.jpg

Ini Sejumlah Kerusakan di Gedung KPK Akibat Demo HMI Kemaren

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (10/5/2016) besok.Ahok akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta."Direncanakan hari Selasa," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati melalui pesan singkat, Minggu (8/5/2016).Hingga saat ini, KPK masih mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi itu.KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkara suap dalam proyek reklamasi tersebut.Selain itu, KPK juga telah beberapa kali memeriksa staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja.Sunny mengakui bahwa ia merupakan penghubung antara Ahok dan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proyek reklamasi.Adapun, pemeriksaan besok adalah pemeriksaan pertama bagi Ahok dalam kasus dugaan suap terkait proyek reklamasi.Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan M Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.Ia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka. disadur dari situs kompas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (10/5/2016) besok.Ahok akan dip...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24760.jpg

Besok, Ahok Diperiksa KPK Lagi

WinNetNews.com - KPK menetapkan anggota Komisi V DPR Fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya menghormati penetapan status tersebut dan tidak akan melakukan intervensi.Eddy belum bisa mengatakan apakah partainya akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Sebab PAN akan melakukan rapat internal dulu terkait masalah ini.Selain Taufan, KPK juga mentapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Amran Hi Mustary sebagai tersangka."Keduanya disangka menerima duit dari AKH," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).Andi yang pernah menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor menyangkal soal penerimaan uang fee."Saya nggak tahu, tidak pernah dan saya tetap sesuai keterangan saya," ujar Andi.Andi membantah telah terjadi transaksi atau menerima uang dari Jaelani terkait proyek tersebut. Ia juga tidak mengaku memiliki proyek di Maluku. disadur dari situs detik news

KPK menetapkan anggota Komisi V DPR Fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek ijon infrastruktur di Kem...

kpk-tetapkan-andi-taufan-tiro-jadi-tersangka

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23414.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23414.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23414.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23414.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23414.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23414.jpg

KPK Tetapkan Andi Taufan Tiro Jadi Tersangka

WinNetNews.com - KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai terperiksa sejak ditangkap pada siang kemarin."Belum selesai gelar perkara, nanti siang detailnya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (21/4/2016).Tentang penangkapan Edy tersebut telah dipastikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex menyebut penangkapan dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Tim KPK dalam operasinya ikut mengamankan duit puluhan juta yang diduga terkait dengan penanganan kasus perdata di PN Jakpus.Ruang kerja Edy yang berada di lantai empat PN Jakpus sudah digeledah petugas KPK pada sekitar pukul 10.00 WIB. Edy dan dua orang lainnya masih diperiksa untuk menentukan status hukumnya.Rencananya pengumuman status ketiga orang itu akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Hingga saat ini KPK belum membeberkan perkara apa yang melatarbelakangi dugaan suap tersebut."Nanti pukul 11.00 WIB," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi terpisah. disadur dari situs detik news

KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai t...

siang-ini-kpk-umumkan-status-panitera-pn-jakpus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22792.jpg

Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus

WinNetNews.com - Direktur Utama PT Agung Sedayu Group (PT ASG) Richard Halim Kusuma sempat batal diperiksa penyidik KPK. Richard pun akhirnya dipanggil lagi untuk diperiksa."Diperikasa sebagai saksi," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (20/4/2016).Richard sendiri telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 6 April 2016. Dia masuk daftar cegah bersamaan dengan Sunny Tanuwidjaja yang telah diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 13 April 2016.Ketika usai menjalani pemeriksaan, Sunny mengungkap bahwa beberapa kali dia menjadi penghubung antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sejumlah perusahaan pengembang dalam pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Hari ketika Sunny diperiksa, penyidik KPK juga memeriksa Sugiyanto Kusuma alias Aguan yang disebut sebagai bos PT Agung Sedayu Group.Sebelumnya KPK tengah mendalami soal pertemuan di rumah Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Aguan pernah menjamu para anggota DPRD DKI pada akhir 2015 lalu.Nama yang disebut hadir adalah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Muhammad Sangaji dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin.Aguan sendiri hanya bungkam saat ditanya soal pertemuan pada bulan Januari itu. Sementara Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik juga diam seribu bahasa saat dicecar soal pertemuan di rumah Aguan.Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL. M Sanusi ditangkap pada Kamis (31/3) dengan sangkaan menerima suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan dalam 2 termin dari PT APL. disadur dari situs detik news

Direktur Utama PT Agung Sedayu Group (PT ASG) Richard Halim Kusuma sempat batal diperiksa penyidik KPK. Richard pun akhirnya dipanggil lagi untuk diperiksa."Dip...

dirut-pt-agung-sedayu-kembali-dipanggil-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22663.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22663.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22663.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22663.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22663.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22663.jpg

Dirut PT Agung Sedayu Kembali Dipanggil KPK

WinNetNews.com - Penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus suap yang melibatkan DPRD DKI dan perusahaan pengembang dalam reklamasi Teluk Jakarta. Ada dua saksi yang menarik yang hari ini diperiksa yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan dan Sunny Tanuwidjaja."Iya, hari ini dijadwalkan pemeriksaan Aguan dan Sunny," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (13/4/2016).Baik Sunny maupun Aguan telah dicegah KPK ke luar negeri. Keterangan keduanya sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus tersebut.Aguan merupakan bos Agung Sedayu Group yang anak usahanya merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam pembangunan 17 pulau buatan. Sementara Sunny disebut sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL.M Sanusi ditangkap dengan sangkaan menerima suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan dalam 2 termin dari PT APL. Barang bukti yang diamankan KPK saat operasi tangkap tangan sebesar Rp 1,140 miliar. disadur dari situs detik news

Penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus suap yang melibatkan DPRD DKI dan perusahaan pengembang dalam reklamasi Teluk Jakarta. Ada dua sa...

sunny-tanuwidjaja-dan-aguan-diperiksa-kpk-hari-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22034.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22034.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22034.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22034.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22034.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22034.jpg

Sunny Tanuwidjaja dan Aguan Diperiksa KPK Hari Ini

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait pembelian lahan untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Terkait pembelian lahan itu masih dalam tahap penyelidikan oleh tim KPK."(Ahok dipanggil untuk dimintai keterangan) soal RS Sumber Waras saja," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2016).Yuyuk mengaku tidak dapat merinci terkait pemeriksaan Ahok lantaran tahapan pengusutan masih dalam penyelidikan. "Ini lidik, aku tidak dapat info materinya," ucap Yuyuk.Dari susunan agenda Gubernur DKI yang didapat untuk Selasa, 12 April 2016, Ahok dijadwalkan ke kantor KPK pada pukul 09.30 WIB. Dalam agenda itu disebutkan Ahok akan memberi keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker oleh Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. disadur dari situs detik news

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait pembelian lahan untuk proyek pembangunan Rumah Sakit...

hari-ini-kpk-panggil-ahok-terkait-rs-sumber-waras

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21910.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21910.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21910.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21910.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21910.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21910.JPG

Hari Ini KPK Panggil Ahok Terkait RS Sumber Waras

WinNetNews.com - Bos Agung Sedayu Group Aguan Sugianto atau Sugiyanto Kusuma dicegah KPK terkait penanganan kasus suap pembahasan raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Rupanya, selain Aguan ada satu orang lain yang juga dicegah KPK.Sayangnya, Heru belum menyebutkan siapa satu orang lainnya tersebut dan meminta untuk menanyakan langsung kepada KPK."Coba ditanya saja ke KPK, kan KPK yang meminta cegah," ujar Heru.Pimpinan KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi menyatakan lupa. Hal senada juga diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati yang menyatakan belum tahu."Sungguh aku lupa, yang ingat Aguan karena penyidik perlu yang bersangkutan," tutur Saut melalui pesan singkat, Minggu (3/4) malam."Aku belum ada info lagi soal itu," terang Yuyuk saat dikonfirmasi terpisah, Minggu (3/4). disadur dari situs detik news

Bos Agung Sedayu Group Aguan Sugianto atau Sugiyanto Kusuma dicegah KPK terkait penanganan kasus suap pembahasan raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Rupa...

selain-bos-agung-sedayu-ada-1-orang-lain-yang-dicegah-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21199.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21199.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21199.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21199.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21199.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21199.jpg

Selain Bos Agung Sedayu, Ada 1 Orang Lain yang Dicegah KPK

WinNetNews.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pada Rabu (2/3) dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi atas kaitannya dalam kasus korupsi alat kesehatan tahun 2014. Namun pemeriksaan tersebut batal dilakukan dan dijadwalkan ulang untuk diperiksa pekan depan."Pemeriksaan yang bersangkutan dijadwal ulang Senin 7 Maret 2016," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Rabu (2/3/2016).Yuyuk tidak bisa menjelaskan alasan Siti tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK kemarin. "Yang bersangkutan memberitahukan tak bisa hadir memenuhi panggilan dan meminta penjadwalan ulang. Namun soal alasan ketidakhadiran saya tidak dapat informasi," kata Yuyuk.Ini merupakan panggilan kedua KPK terhadap Siti untuk pemeriksaannya sebagai saksi. Sebelumnya dia pernah mangkir dari pemeriksaan tanpa keterangan.Siti telah berstatus sebagai tersangka untuk penyalahgunaan wewenang pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan antisipasi kejadian luar biasa masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Masalah Kesehatan Depkes tahun 2005. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April 2014. disadur dari situs detik news

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pada Rabu (2/3) dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi atas kaitannya dalam kasus korupsi alat kesehatan tahun 2...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/18221.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/18221.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/18221.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/18221.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/18221.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/18221.jpg

YUYUK ANDRIATI

JK Diizinkan Menjenguk IG

Latest News

JK Diizinkan Menjenguk IG

KPK Panggil Hakim dan Panitera PN Bengkulu

Berkas Rampung Damayanti Tersangka Terima Hadiah Proyek KPU Segera Jalani Sidang

Ini Sejumlah Kerusakan di Gedung KPK Akibat Demo HMI Kemaren

Besok, Ahok Diperiksa KPK Lagi

KPK Tetapkan Andi Taufan Tiro Jadi Tersangka

Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus

Dirut PT Agung Sedayu Kembali Dipanggil KPK

Sunny Tanuwidjaja dan Aguan Diperiksa KPK Hari Ini

Hari Ini KPK Panggil Ahok Terkait RS Sumber Waras

Selain Bos Agung Sedayu, Ada 1 Orang Lain yang Dicegah KPK

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Menkes